SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat untuk menggantikan KEK Tanjung Api-Api (TAA).
Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat terletak di Desa Marga Sungsang, Sungsang I dan Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memiliki total luasan sekitar 230 hektar.
Di mana sebagian lahan sekitar 59,95 hektar sudah tidak ada masalah tinggal pengurusan sertifikat di kementrian ATR dan kondisinya siap bangun.
Hanya saja, hingga saat ini untuk pembangunan pelabuhan tersebut, Kemenhub disebut masih menunggu proses pembebasan sisa lahan dari 230 hektar yakni sekitar 170,44 hektar lagi.
Anggota DPR RI Komisi VII dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menerangkan bahwa lahan seluas 59,95 hektar tersebut sebenarnya sudah sangat cukup.
“Karena pelabuhan Tanjung Carat ini direncanakan untuk menggantikan pelabuhan Bom Baru yang mempunyai luasan sebesar 24 hektar, sedangkan tempat penumpukan peti kemas hanya seluas 5 hektar saja,” terang Bambang, usai melakukan rapat koordinasi progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, BPTD, Rabu (11/12/2024).
“Artinya luasan Pelabuhan Tanjung Carat sudah lebih dari dua kali lipat daya tampungnya di bandung pelabuhan Boom Baru,” sambung Bambang.
Menurut BHS, sembari menunggu pembebasan sisa tanah yang belum dibebaskan oleh Kemenhub, infrastruktur kepelabuhanan sudah bisa dibangun.
Mengingat, pelabuhan tersebut untuk menggantikan pelabuhan Bom Baru yang saat ini sudah menampung 132 ribu peti kemas pertahun itupun load factor belum mencapai 100 persen.
“Dan sebenarnya mampu menampung lebih dari 250 ribu peti kemas pertahun, di mana pertumbuhan jumlah peti kemas rata-rata sekitar 2,5 persen, berarti kalau Pelabuhan Tanjung Carat hanya memiliki luas 59,95 hektar maka sampai dengan lebih dari 50 tahun sudah bisa menampung jumlah peti kemas yang masuk dan keluar di Sumatera Selatan,” kata Bambang.
Lanjut dikatakan Bambang, anggota DPR RI Komisi VII berkepentingan untuk percepatan kepelabuhan di Tanjung Carat agar dapat merencanakan kawasan industri yang terintegrasi dengan kepelabuhanan termasuk realisasi pembangunan akses jalan sekitar 5,5 kilometer yang saat ini segera dibangun.
“Kami akan mendorong kementrian PU, Kemenhub dan ATR untuk percepatan penyelesaian Pelabuhan Tanjung Carat,” terang Bambang.
Di mana berdasarkan paparan Pemprov Sumsel akses jalan tersebut dan tambahan perbaikan jalan penghubungnya sekitar 3 kilometer membutuhkan anggaran Rp 986,9 miliar.
Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik, dan pelabuhan sudah terbangun dengan baik maka industri akan datang karena aksesnya sudah ada.
“Industri tidak boleh dibangun berdekatan dengan perumahan rakyat, harusnya di kawasan industri khusus,” tutur Bambang. (ANA)
