SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (BI Sumsel) meluncurkan empat program unggulan. Sebagai inovasi pengendalian inflasi menjelang Ramadan, khususnya komoditas pangan.
Program ini diusung melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang bersinergi dan selaras dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
Program kemandirian pangan yang dicanangkan Pemerintah Sumsel pada Desember 2021, mendapat. Empat program tersebut yaitu optimalisasi pasar murah, peningkatan pasokan, modernisasi pertanian, dan peningkatan produksi.
Demikian mengemuka dalam perhelatan GNPIP Sumsel Jumat (24/10/2023) di Palembang, dengan tajuk, “Sinergi dan Inovasi Untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Program Sumsel Mandiri Pangan”.
Sebagai soft launching GNPIP menjelang kick off di awal Maret 2023. Dan selanjutnya akan hadir di sejumlah wilayah.
GNPIP sendiri merupakan wujud komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi. Guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Peluncuran program sinergi dan inovasi ini disaksikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Turut hadir Anggota Komisi XI RI yaitu Fauzi H. Amro, dan Achmad Hafisz Tohir.
Deputi Gubernur Aida menyampaikan bahwa yang utama dalam menjaga inflasi adalah ketersediaan pasokan atau terjadinya ketahanan pangan. Masalah klasikal yang kita hadapi adalah kesenjangan pasokan antar waktu dan antar daerah.
Maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) berkomitmen memastikan keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran dan komunikasi kepada seluruh masyarakat.
Program menanam cabai GNPIP telah berperan dalam ketersediaan dan pengendalian harga di pasar. Sehingga, GNPIP masih diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan.
“Di tahun kedua GNPIP ini, kita perlu pastikan ketersediaan pasokan dan distribusi sebagai fokus utama. Mari kita penuhi dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,” pungkas Deputi Gubernur Aida.
Sejalan dengan itu, Gubernur Sumsel juga menyampaikan bahwa komoditas pertanian menjadi sektor yang paling bertahan di pandemi dan mendukung pertumbuhan.
Dalam rangka mendukungnya, pemprov mengubah pola pikir masyarakat dari membeli menjadi menghasilkan untuk menciptakan kemandirian gizi pangan.
Program yang telah dilakukan berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan menjadi 11,95 persen pada September 2022.
“Mari kita bersama menciptakan solusi dan melakukan eksekusi yang konkrit bagi sektor pertanian di tengah anomali cuaca, dengan konektivitas dan distribusi yang baik.”
Lebih lanjut, empat program tersebut diimplementasikan dengan pertama, optimalisasi pasar murah bersama dengan rilis jadwal pasar murah bersama dan perluasan informasi melalui iklan layanan masyarakat.
Optimalisasi pasar murah tersebut juga didukung dengan digitalisasi melalui kehadiran pembayaran QRIS dan penguatan aplikasi marketplace “SIBEJAJO”.
Kedua, peningkatan pasokan melalui perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yaitu antara Kota Lubuklinggau dan Kota Palembang dengan Rejanglebong (Bengkulu) untuk komoditas cabai merah.
Ketiga, modernisasi pertanian dengan bantuan alsintan (tractor, cultivator, pompa), mesin pengolahan pupuk organik, serta sarana digital farming (alat deteksi cuaca, alat pemupukan otomatis).
Keempat, peningkatan produksi melalui Gerakan Tanam dengan penyaluran 78.000 benih cabai merah, implementasi green house produk hortikultura, serta edukasi 1.000 petani milenial. Program tersebut akan memperkuat GSMP yang diharapkan mendorong keluarga mandiri pangan dengan merubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penghasil. Melalui GSMP, setiap rumah tangga didorong untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui pemberian bibit, edukasi keahlian bercocok tanam, serta penanganan pasca panen.
Bank Indonesia bersama dengan TPID senantiasa bersinergi dan berinovasi dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan implementasi kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). GNPIP berupaya mengoptimalkan langkah pengendalian harga terutama melalui pengelolaan suplai pangan, termasuk mendorong produksi menuju ketahanan pangan yang integratif dan masif. (*)
