SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dibukanya kembali operasional Mal di Palembang menjadi perhatian banyak pihak. Terutama Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang mengkhawatirkan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).
Saat di temui di kantornya, Deru sebenarnya mendukung kelonggaran aturan yang diterapkan, meskipun Palembang masih menjalankan PPKM Level 4. Namun, ia berharap dengan adanya kelonggaran, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan Prokes semakin meningkat.
“Terkait dibukanya Mal, memang Gubernur, Walikota dan Bupati, telah dikasih bingkai dari pemerintah pusat tentang yang sifatnya wajib diterapkan. Apa yang bisa diterapkan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Karena pemerintah pusat tidak melupakan aspek ekonomi, sosial dan pendidikan,” kata Herman Deru, Rabu (25/8/2021).
“Kalau dikatakan khawatir atau tidaknya, itu kembali pada kedisiplinan masing-masing. Kedisiplinan yang kita harapkan di Sumsel ini bukan karena tekanan, bukan karena ancaman, tapi kedisiplinannya timbul dari individu (Masyarakat) itu sendiri,” terangnya.
Terkait kartu vaksin COVID-19 kedepannya menjadi salah satu syarat untum memasuki Mal, menurut Deru, jika saat ini hal itu belum bisa diterapkan di Sumsel. Kata dia, peraturan ini bisa dilakukan jika cakupan vaksinasi telah mencapai 50 persen, baik yang dosis pertama dan juga dosis kedua.
“Kalau kebijakan kartu vaksin, kita boleh mensyaratkan itu, kalau jumlah tervaksin sudah memadai. Minimal sudah diatas 50 persen. Kecuali, yang berkaitan dengan kebijakan perjalanan, seperti penerbangan. Karena kalau itu bukan domainnya daerah, melainkan pusat,” jelasnya.
Menurut Deru, saat ini animo masyarakat Sumsel, khususnya Palembang dalam melakukan vaksinasi sangat tinggi. Ia juga mencontohkan antrian vaksin yang membludak kemarin.
“Ini salah satu contoh, kenapa saya selalu minta percepatan vaksin itu. Salah satu yang akan kita buat surat ke Satgas COVID-19 Nasional yaitu terjadinya animo yang luar biasa dari masyarakat untuk divaksin. Karena sampai saat ini distribusi vaksin yang di kirim pemerintah pusat masih tergolong jauh dari cukup,” kata Deru. (ANA)
Komentar