SUARAPUBLIK.ID, MUSI BANYUASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Target Lacak Pemuda Anti Korupsi (Telapak) Sumsel, kembali berorasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin, Kamis (29/9/2022).
Teriakan lantang disampaikan Telapak Sumsel di gedung Adhyaksa, menuntut tiga anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan pengusutan dugaan korupsi, dalam kegiatan pengadaan dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menelan dana miliaran rupiah.
M. Almi, selaku Koordinator Lapangan, dalam orasinya mengatakan, ada tiga Dinas harus dilakukan pemeriksaan dan investigasi oleh penyidik Kejari Musi Banyuasin.
“Ada penggunaan anggaran pada Dinas Sosial, peningkatan kemampuan sumber kesejahteraan sosial senial Rp2,7 miliar dan anggaran asuransi kematian senilai Rp3,1 miliar. Selain itu ada juga bantuan kegiatan bedah rumah senilai Rp2,8 miliar,” tegas Almi, di halaman kantor Kejari Musi Banyuasin.
Menurut Almi, yang tidak kalah pentingnya lagi, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) anggaran tahun 2021 – 2022, senilai miliaran rupiah.
“Kami berharap Kejari Muba mampu membawa kasus ini sampai meja hijau. Sehingga Muba bersih dari KKN. Telapak akan tetap konsisten memberi support moral terhadap penyidik,” ucap dia.
Koordinator Aksi Umsiar Selegar, juga menyampaikan, pihaknya akan melaporkan temuan di Dinas Sosial dan DPPKAD Musi Banyuasin secara resmi.
“Besok kami akan sampaikan laporan secara resmi ke pihak Kejari Musi Banyuasin. Ada dua Dinas yaitu Dinas Sosial dan BPKAD Musi Banyuasin,” kata dia.
Kasi Intelijen Kejari Musi Banyuasin Rizki, menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Telapak Sumsel untuk menjadi bagian dari kontrol sosial.
“Kami mewakili dari Kejari Musi Banyuasin, dan mengapresiasi apa yang disampaikan kawan-kawan Telapak Sumsel. Tentu dalam hal ini kami menerima saran dan kritikan. Kami akan menampung apa yang disampaikan,” ucapnya. (ANA)
