SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan tidak ada penghapusan tenaga honorer di kota pempek. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa.
“Insyaallah kami pastikan tidak ada penghapusan tenaga honorer di Palembang,” ungkap Dewa, Kamis (23/02/2023).
Kata Dewa, berbagai upaya terus dilakukan agar tenaga honorer di Palembang tidak dihapuskan. Salah satunya dengan membuka peluang honorer mengikuti PPPK baru-baru ini.
“Beberapa upaya lain yang telah kami lakukan dengan membuka peluang honorer mengikuti PPPK baru-baru ini,” kata Dewa. Menurut Dewa, kontribusi tenaga honorer di Kota Palembang sangat berarti.
“Sejauh ini tenaga honorer sangat membantu para ASN juga pimpinan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Palembang,” ujar Dewa.
Setidaknya lanjut Dewa, ada lebih dari 4.000 honorer di Kota Palembang yang menantikan kepastian nasib mereka per November 2023 mendatang. “Kita tunggu kepastian dari pemerintah pusat, kepada para honorer untuk tidak cemas dan tetap fokus bekerja,” pesan Dewa.
Sebelumnya, dilansir dari laman menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, terus mengkaji masalah tenaga honorer atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di kalangan pemerintahan.
Menpan menyiapkan tiga opsi, yaitu menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Namun, ada dilema yang dialami Menpan RB dengan tiga opsi tersebut. Salah satunya saja, dengan mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah. Tak hanya itu, jika semua tenaga honorer diberhentikan maka akan berdampak pada pelayanan publik. (*)
