Herman Deru Harap Menkeu Baru Perhatikan Anggaran Daerah

- Redaksi

Rabu, 16 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumsel, Herman Deru saat diwawancarai di Kantor BPBD Sumsel, Selasa (15/9/2026). Foto: Tia

Gubernur Sumsel, Herman Deru saat diwawancarai di Kantor BPBD Sumsel, Selasa (15/9/2026). Foto: Tia

PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk memperhatikan keberlanjutan alokasi anggaran daerah.

 

Imbauan tersebut disampaikan Herman Deru merespons pelantikan Suahasil Nazara oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.

 

“Pak Menkeu, tolong yo pikirke daerah,” ujar Deru, Rabu (16/9/2026).

 

Pesan tersebut ditegaskan Pemprov Sumsel mengingat daerah tengah bersiap menghadapi rencana penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) nasional dari sekitar Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun pada 2027 mendatang.

 

Sebelumnya, ia menyampaikan jika penurunan pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan berbagai program yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 

“Jika dikaitkan dengan RPJMD, kita memiliki banyak program pembangunan infrastruktur. Apabila pendapatan berkurang, tentu akan memengaruhi kemampuan kita dalam mengeksekusi rencana pembangunan yang telah disusun,” imbuhnya.

 

Sebagai antisipasi, Pemprov Sumsel memilih mengubah prioritas pembangunan dengan lebih mengutamakan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada dibandingkan membuka proyek baru.

 

Penyesuaian skala prioritas tersebut dilakukan agar keterbatasan alokasi anggaran dari pusat tidak langsung mengganggu kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.

 

“Tentu penyesuaian skala prioritas dilakukan agar keterbatasan anggaran tidak langsung mengganggu pelayanan publik,” tutupnya.

Penulis : Tia

Editor : Jaks

Berita Terkait

Sky Lounge The Excelton Palembang Hadir dengan Konsep Baru dan Pilihan Menu yang Lebih Beragam
JPU KPK Ungkap Harga Smartphone Jauh di Bawah SSH, Pesanan ke Prinsipal Rp77–85 Juta
Karmidi Bongkar Rp300 Juta dan Arahan Abi Nurwardani dalam Proyek Chromebook Muara Enim
Tujuh Penggugat Yayasan UBD Palembang Mengajukan Banding
Menhut Raja Juli Peringatkan Sanksi Bagi Korporasi Pembakar Hutan di Sumsel
Anak Kandung Tega Gelapkan Mobil Ibunya Sendiri
Linknet Perkuat Jaringan di Palembang, Dorong Konektivitas Bisnis dan Transformasi Digital
Aliran Rp12,4 Miliar Terungkap, KPK Dalami 13 Proyek yang Dikaitkan dengan Hermison

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 15:32 WIB

Sky Lounge The Excelton Palembang Hadir dengan Konsep Baru dan Pilihan Menu yang Lebih Beragam

Rabu, 16 September 2026 - 15:27 WIB

JPU KPK Ungkap Harga Smartphone Jauh di Bawah SSH, Pesanan ke Prinsipal Rp77–85 Juta

Rabu, 16 September 2026 - 15:25 WIB

Karmidi Bongkar Rp300 Juta dan Arahan Abi Nurwardani dalam Proyek Chromebook Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 - 15:24 WIB

Tujuh Penggugat Yayasan UBD Palembang Mengajukan Banding

Rabu, 16 September 2026 - 15:20 WIB

Herman Deru Harap Menkeu Baru Perhatikan Anggaran Daerah

Berita Terbaru