SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumsel, Herman Deru, menjelaskan jika untuk menyelesaikan masalah illegal drilling dengan cara komprehensif atau secara luas dari segala lini, mulai dari regulasi, penanganan di lapangan, distribusinya, hingga sampai ke trading.
Hal ini menjadi masukan Deru pada Rapat Pembahasan Tim Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi oleh Masyarakat di Sumsel, bertempat di Novotel, Selasa (19/10/2021).
Rapat ini dihadiri Forum Pimpinan Kepala Daeah ( Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) serta Ditjen Migas Kementrian ESDM untuk mengatasi ilegal Driling di Sumsel. Dalam rapat ini Deru berharap bisa menghasilkan sebuah rekomendasi untuk membuat keputusan. Baik bagi Mentri, apakah Mentri mendelegasikan atau ada refisi permen dan lain-lain.
“Tentu menangainya harus secara Komperhensif, semua lini di tangani,” jelas Deru.
Menurut Deru, permasalahan ini tidak hanya sampai pada sumur ilegal saja. Dari sudut pandangnya, ada masyarkat yang bergantung pada mata pencarian dari galian sumur ini.
“Yang penting tujuannya untuk kebaikan bersama, tenaga kerja yang ada juga tidak jadi pengangguran dan tidak juga membuat adanya pelanggaran. Maka yang ingin dihapus itu I nya (dari kata ILegal). Agar bisa Legal dan menjadi tempat mencari nafkah yang sah,” jelasnya.
Tentu jika harus di tutup, terang Deru, carikan solusi dari pekerja di tambang itu agar tidak menjadi pengangguran. “Bakal ada ribuan pekerja yang nganggur. Misalkan disana ada 700 tambang sedangkan satu tambang itu ada 10 orang, artinya 7000 orang bisa kehilangan mata pencaharian. Bagaimanapun ini juga harus di fikirkan,” ucapnya. (ANA)
