PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Kabut asap dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan. EcoVoice Palembang menggelar aksi kampanye di kawasan Bundaran Air Mancur, Palembang, Minggu (11/10/2026), dengan menyerukan sepuluh tuntutan yang menyoroti penanganan karhutla hingga perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam (SDA).
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, EcoVoice mendesak pemerintah mengevaluasi pengelolaan hutan dan SDA, memperkuat pencegahan karhutla, serta menindak tegas perusahaan yang terindikasi terlibat kebakaran melalui proses verifikasi dan penegakan hukum yang transparan.
“Pertama, menghentikan komersialisasi dan konsesi SDA skala besar serta mengevaluasi tata kelola hutan dan SDA berdasarkan syariat Islam. Kedua, menindak tegas perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla melalui verifikasi dan penegakan hukum yang transparan,” seru Andri, anggota EcoVoice, saat menyampaikan tuntutan dalam aksi tersebut.
EcoVoice menilai persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Menurut mereka, diperlukan langkah pencegahan sepanjang tahun, pengawasan yang konsisten, perlindungan kawasan hutan, serta sistem deteksi dini untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Mereka juga mendesak agar pemerintah segera menangani titik api dan melindungi masyarakat dari paparan asap serta pencemaran udara yang mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Dalam pernyataan sikapnya, EcoVoice menyampaikan sepuluh tuntutan sebagai berikut:
Menghentikan komersialisasi SDA skala besar. EcoVoice meminta evaluasi tata kelola hutan dan sumber daya alam berdasarkan syariat Islam.
Menindak perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla. Penanganan harus dilakukan melalui verifikasi dan penegakan hukum yang transparan.
Memperkuat pencegahan karhutla sepanjang tahun. Upaya ini mencakup perlindungan hutan, pengawasan, dan deteksi dini serta menolak anggapan bahwa karhutla merupakan bencana musiman yang lumrah.
Memprioritaskan pemadaman dan perlindungan masyarakat. Pemerintah didesak segera menangani karhutla dan melindungi warga dari asap serta pencemaran udara.
Menghentikan pernyataan yang dinilai tidak berempati. EcoVoice meminta para pemimpin menjalankan tanggung jawab dalam melindungi dan mengurus rakyat sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Mengubah paradigma pengelolaan negara dan SDA. Pengelolaan yang dinilai berorientasi pada keuntungan ekonomi semata diminta beralih pada prinsip syariat Islam demi kemaslahatan rakyat.
Mengembalikan kepemilikan umum atas SDA. EcoVoice menegaskan hutan, tambang, dan sumber daya yang termasuk milik umum harus dikelola negara berdasarkan hukum syarak, bukan dikuasai pihak swasta atau asing demi kepentingan segelintir pihak.
Menerapkan syariat Islam secara kaffah. Tuntutan ini mencakup pengelolaan SDA dan seluruh urusan kehidupan.
Menyerukan penegakan kembali Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah. EcoVoice memandang institusi tersebut sebagai sistem politik yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan SDA dan perlindungan rakyat.
Menjadikan karhutla sebagai momentum muhasabah. EcoVoice mengajak kaum Muslim memperjuangkan perubahan sistemik berdasarkan Islam agar pengelolaan SDA sesuai ketentuan Allah SWT dan manfaatnya kembali bagi kemaslahatan rakyat.
Soroti Dampak Asap terhadap Masyarakat
Selain menyampaikan sepuluh tuntutan, EcoVoice menyoroti dampak karhutla terhadap berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga transportasi.
Mereka menilai pengelolaan SDA yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi berisiko mengesampingkan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dalam aksi tersebut, peserta juga membawa sejumlah pesan, di antaranya “Bumi Milik Allah, Kelola dengan Islam Kaffah!”, “Enjoy dengan Sekulerisme? Ngeri! Karhutla di Dunia. Neraka di Akhirat”, serta “Generasi Bukan Tumbal Oligarki”.
Pesan-pesan itu menjadi bagian dari kampanye EcoVoice untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla sekaligus menyuarakan pandangan mereka tentang tata kelola SDA.
Sebelumnya, EcoVoice menegaskan bahwa karhutla tidak cukup ditangani melalui pemadaman saat api muncul. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan dan sumber daya alam yang dinilai berkaitan dengan persoalan kebakaran berulang.
Melalui aksi tersebut, EcoVoice berharap karhutla menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan SDA, memperkuat perlindungan masyarakat, serta mendorong perubahan tata kelola sesuai prinsip yang mereka perjuangkan.
“Agar pengelolaan SDA sesuai ketentuan Allah SWT dan manfaatnya kembali bagi kemaslahatan rakyat,” pungkas Andri.
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks
