SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan memasuki fase genting. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak ke ruang publik ketika puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumsel mengepung dan menyegel Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumsel, Selasa (30/12/2025), bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X.
Aksi penyegelan kantor partai berlambang Ka’bah itu menjadi penanda keras bahwa PPP Sumsel tengah menghadapi krisis kepercayaan dan konsolidasi yang serius. Muswil yang sejatinya menjadi forum demokratis tertinggi di tingkat wilayah justru dibayangi ketegangan, penolakan, dan tarik-menarik kepentingan.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Sumsel, H. Ahmad Palo, SE, tidak menampik adanya gejolak tersebut. Ia menyebut insiden itu sebagai bagian dari dinamika politik internal, namun menegaskan bahwa cara-cara semacam itu tidak boleh menjadi pola dalam tubuh PPP.
“Ini memang dinamika politik, tetapi jelas bukan sesuatu yang baik dan tidak pantas diwariskan kepada kader PPP ke depan,” ujar Ahmad Palo dengan nada tegas.
Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi cermin evaluasi menyeluruh bagi PPP Sumsel, bukan justru memperlebar jurang perpecahan. Ia menekankan bahwa kebangkitan PPP menuju Pemilu 2029 hanya bisa dicapai melalui soliditas dan kebersamaan kader, bukan melalui tekanan dan konflik terbuka.
“Kita tidak bisa bangkit hanya dengan slogan. PPP Sumsel harus dibangun dengan persatuan. Tidak boleh ada intervensi, baik dari dalam maupun dari luar partai,” katanya.
Ahmad Palo juga mengungkapkan bahwa Bendahara Umum DPP PPP bersama Wakil Sekretaris Jenderal turun langsung memediasi agar Muswil X tetap berjalan sesuai agenda. Namun demikian, ia menarik garis tegas terkait sikap kader di daerah terhadap keputusan pusat.
“Jika itu murni kebijakan DPP, kami patuh. Tapi jika keputusan lahir karena tekanan atau intervensi pihak luar, maka dengan tegas kami menolak,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspirasi kader dan akar rumput PPP Sumsel berharap DPP benar-benar mendengar suara daerah secara jernih dan adil. Tanpa itu, upaya membangkitkan PPP pada Pemilu 2029 dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana kosong.
Musyawarah Wilayah X PPP Sumsel digelar pada 30–31 Desember 2025 di Palembang dan secara resmi dibuka oleh Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan, di Sekretariat DPW PPP Sumsel. Agenda ini dimajukan dari jadwal semula 5 Januari 2026 atas permintaan Ketua Umum DPP PPP, sebuah keputusan yang turut memantik dinamika di internal partai,”pungkasnya.
