SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Pengamat Transportasi dari Universitas Sriwijaya Prof Erika Buchari sangat menyayangkan kurang serius nya Pemerintah kota Palembang menangani pelayanan Publik Feeder LRT Musi Emas. Rabu (06/12/2023).
“Dari sudut pandang saya Pemerintah Kota Palembang tidak serius menangani hal ini, karena jelas uangnya ada tapi di hambat-hambat, dan pembayaran selalu terlambat dengan dalih pemeriksaan BPKP, padahal dalam kontrak tidak demikian,”katanya.
Menurutnya,tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan khususnya Palembang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, Pemerintah pusat telah meluncurkan layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) atau BTS sejak Tahun 2020. BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator.
“Nah inikan PT TGM yang sudah membeli pelayanan, untuk melayani masyarakat kota Palembang. Tinggal Pemerintah kota Palembang yang berhutang ke Operator PT TGM dan harus di bayarkan,”katanya.
Dan ini , Lanjut Prof Erika, amanat undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
“Jadi jangan di sepelekan, seriuslah dalam menangani hal ini, yang dilayani warga Palembang, dengan adanya Feeder ini salah satunya PAD yang tak terlihat, Dan langsung di rasakan oleh masyarakat,”ujarnya.
Ada sebagian, kata dia beranggapan bahwa Subsidi angkutan umum itu pemborosan, padahal subsidi pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat itulah bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat yang telah membayar Pajak.
“Mereka kan membayar pajak, dan ini di kembalikan ke Rakyat. Coba tanya penumpang Feeder terbantukah..? mereka yang menggunakan Feeder, artinya dengan adanya subsidi pelayanan ke masyarakat ini memperbaiki perekonomian masyarakat,”ujarnya.
Selain itu, jelas Prof Erika Feeder Program Pemerintah pusat untuk mengurai kemacetan di perkotaan dan untuk mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi, serta pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke sarana tranportasi publik.
“Dengan harapan lain roda perekonomian di daerah bisa lebih baik, transportasi berjalan lebih baik, masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih layak,”imbuhnya.
Kalau Pemerintah Kota Palembang kurang serius dalam penanganan ini, tidak menutup kemungkinan operator akan menghentikan pelayanan secara permanen dan yang dirugikan masyarakat kota Palembang.
“Kalau seperti ini terus menerus, investor akan berlari dan yang dirugikan kita, masyarakat kota Palembang,” pungkasnya.
Ia berharap agar PJ Walikota Palembang tegas mengambil sikap terkait pelayanan masyarakat dan segera evaluasi kinerja PPK Dishub Palembang. “Saya berharap pemerintah kota Palembang segera lakukan evaluasi terhadap PPK yang menangani pelayanan Publik ini karena kita masyarakat yang dirugikan,”harapnya
Diketahui dua Koridor Feeder LRT Musi Emas yang di subsidi menggunakan APBD Kota Palembang berhenti beroperasi sejak tanggal 4 Desember lalu hingga hari ini belum juga beroperasi lantaran Belum dibayarkan oleh pemerintah kota Palembang.
Komentar