SUARAPUBLIK.ID, OKU TIMUR — Guna mencegah konflik akibat ketidakjelasan tapal batas wilayah, Kapolres OKU Timur AKBP Lalu Hedwin Hanggara, bersama Kapolres OKU AKBP Helmy Tamaela, memimpin langsung peninjauan lokasi perbatasan dan pemasangan baliho kesepakatan Kamtibmas.
Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten OKU pada Selasa (29 September 2026) sekitar Pukul 12.50 WIB.
Laporan kegiatan disampaikan Kapolres OKU Timur melalui Kasat Intelkam Polres OKU Timur AKP Andy Bintoro, didampingi Kapolsek Cempaka AKP Romi F.
Hadir dalam kegiatan Sekda OKU Timur Rusman, Asisten I Pemkab OKU Timur Dwi Supriyanto, Asisten I Pemkab OKU Indra Susanto, perwakilan PT Gula Nusantara Sukses (GNS), ATR/BPN, Dinas PU Tata Ruang, Sat Pol PP, Camat Semendawai Barat dan Camat Kedaton Peninjauan Raya, serta Kepala Desa Menanga Tengah, Menanga Besar, Kedaton dan Kedaton Timur.
Dalam sambutannya, Asisten I Pemkab OKU, Indra Susanto, menegaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya untuk mencegah kesalahpahaman antar masyarakat di area tapal batas yang beririsan dengan lahan HGU PT. GNS.
Sementara Kapolres OKU Timur AKBP Lalu Hedwin Hanggara menegaskan penyelesaian tapal batas sangat penting untuk tertib administrasi demi mewujudkan situasi aman dan kondusif.
“Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kab. OKU dan Kab. OKU Timur dengan tidak merusak baliho yang telah dipasang,” ujar Kapolres.
Kapolres OKU AKBP Helmy Tamaela juga mengimbau masyarakat tidak merusak baliho agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik fisik.
Titik koordinasi tapal batas Kab OKU – OKU Timur berada pada PBU 064 yaitu Koordinat -3,8385940, 104,6199780. Sedangkan pemasangan baliho berita acara kesepakatan dilakukan pada titik koordinat -3,9126830, 104,5861030 sekitar 100 meter dari Desa Kedaton Timur.
Isi baliho tersebut memuat 8 poin Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Kamtibmas Nomor: 300.1.4/187/1/2026 dan 300.1.4/1102/II/2026 tanggal 16 September 2026 di Rumah Dinas Bupati OKU. Poin utamanya adalah menetapkan *Status Quo* – tidak ada aktivitas garap baru, pembangunan baru, atau klaim sepihak, menunda proses sertifikasi tanah oleh BPN di sekitar perbatasan, dan menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan PT GNS sampai ada keputusan resmi dari Kemendagri dan Pemprov Sumsel.
Penulis : Mamat
Editor : Aan Wahyudi


















