SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasokan minyak goreng di dalam negeri sebesar 10 juta ton.
“Jumlah DMO kami menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng, terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ketersediaan cadangan 2 juta ton,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/5/2022).
Ia mengatakan, produsen harus memenuhi ketentuan DMO yang ditetapkan pemerintah. Nantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menetapkan jumlah DMO yang harus dipenuhi oleh masing-masing produsen minyak goreng.
“Kemendag akan menetapkan DMO yang perlu dipenuhi masing-masing produsen dan mekanisme untuk produksi serta distribusi agar merata dan tepat sasaran,” ujar Airlangga.
Kemudian, pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada produsen minyak goreng yang melanggar aturan DMO.
Selanjutnya, pemerintah akan memonitor distribusi minyak goreng melalui Sistem Teknologi Digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Sistem ini berada di bawah kendali Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Lalu distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP, tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor sementara minyak goreng dan bahan baku minyak goreng mulai Senin (23/5) mendatang. Hal ini lantaran pasokan minyak goreng curah meningkat dan harga minyak goreng curah mulai turun. (*)
Jokowi mengatakan total kebutuhan minyak goreng curah nasional mencapai 194 ribu ton per bulan. Sebelum ekspor dilarang, jumlah pasokan hanya 64 ribu ton atau 33,2 persen dari total kebutuhan nasional.
Setelah ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dilarang, jumlah pasokan minyak goreng curah meningkat menjadi 211 ribu ton per bulan atau 108,74 persen dari total kebutuhan nasional. (*)
