SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2025, mencatatkan deflasi sebesar 0,41% (mtm), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,36% (mtm).
Tingkat deflasi Sumatera Selatan pada bulan Februari masih lebih rendah daripada deflasi Nasional sebesar 0,48% (mtm). Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,49% (yoy), lebih tinggi daripada nasional yang tercatat deflasi sebesar 0,09% (yoy).
Deflasi utamanya disumbang oleh penurunan harga beberapa komoditas, seperti tarif listrik, cabai merah, daging ayam ras, tomat, dan bawang merah, dengan andil deflasi pada masing-masing komoditas secara berturut-turut adalah sebesar 0,53% (mtm), 0,10% (mtm), 0,10% (mtm), 0,07% (mtm), dan 0,04% (mtm) (BPS, 2025).
Penurunan tarif listrik selaras dengan kebijakan diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya kurang dari 2.200 VA hingga Februari 2025. Sementara itu, deflasi pada cabai merah, tomat dan bawang merah didorong oleh peningkatan pasokan di pasar. Adapun penurunan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca Imlek.
Inflasi yang terkendali di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam menerapkan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan operasi pasar murah guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, TPID secara rutin melakukan inspeksi pasar dan pemantauan stok.
Pengawasan juga mencakup distribusi serta harga dari minyak goreng dengan melakukan sidak langsung ke produsen dan distributor utama (D1), serta pemasangan spanduk HET MinyaKita guna memastikan kestabilan pasokan dan harga di pasar. Seluruh kegiatan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dijalin para pemangku kebijakan, diantaranya melalui High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan, pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin, siaran pers inflasi, serta publikasi operasi pasar murah di media sosial dan media cetak.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Sumatera Selatan dan menjaga inflasi Sumatera Selatan berada di rentang yang ditetapkan.
Hal tersebut ditempuh melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS). Sinergi antar lembaga tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2025 serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Rel)
