SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gugatan pra peradilan sah atau tidak penangkapan antara pemohon Heriyanto dan Fauziah oleh 15 termohon dari pihak kepolisian digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (5/5/2023).
Sidang digelar dengan agenda pembacaan permohonan dengan diketuai majelis hakim tunggal Budiman Sitorus, serta turut dihadiri pihak penasehat hukum pemohon dan termohon.
Usai sidang, tim penasehat hukum pihak pemohon Ruli Ariansyah, didampingi Sudarman Sahri, dari Kantor Hukum Ruli. A Khairus dan Asosiation mengatakan, bahwa sidang tersebut merupakan yang kedua agenda pemanggilan pihak Kompolnas.
“Klien kami dilakukan penahan oleh Direskrim Polda Sumsel disangkakan melakukan tindak pidana pasal 363 pencurian dengan pemberatan. Jadi menurut pihak kami lahan tersebut merupakan milik klien kami karena pada tahun 2010 klien kami melakukan penanaman pembukaan lahan sampai dengan trakhir dengan 2023 pada saat klien kami ditahan,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, klien dia sebelumnya ditahan Direskrimum Polda Sumsel sejak 10 Maret 2023 sampai sekarang. Sementara itu ia mengatakan status kliennya tersebut untuk saat ini ditetapkan sebagai tersangka.
“Untuk mengenai statusnya nanti kita lihat di persidangan apakah klien kami itu benar benar dinyatakan bersalah atau tidak, karena kami yakin kalau klien kami tidak bersalah dan tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan,” jelasnya.
Sementara itu ia mengatakan bahwa kedua kliennya tersebut merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Desa Karang Agung Kabupaten Musi Banyuasin.
“Ini agenda persidangan yang kedua apabila tanggal 26 Mei nanti panggilan trakhir apabila pihak Kompolnas tidak hadir maka persidangan akan tetap dilanjutkan,” kata dia.
Sementara itu saat terkait data-data yang menguatkan kliennya terkait kepemilikan lahan, dia mengatakan pihak kliennya memiliki surat- surat yang ditanda tangani kepala desa setempat di tahun 2012. Sementara untuk luas tanah kliennya dijelaskannya kurang lebih 2 Ha.
“Tapi di lahan warga lainnya hampir 200 Ha diduga dikuasai PT BKI yang bergerak di bidang perkebunan sawit kurang lebih 50 Kartu Keluarga,” terangnya.
Ditambahkannya jika tidak ada tindakan kepastian hukum bukan tidak mungkin pihaknya akan bergerak melakukan aksi damai di depan gedung Polda Sumsel.
Sementara itu diwawancarai terpisah Penasehat Hukum termohon, Romi Ahmad Yani mengatakan terkait perkara tersebut kliennya masih dalam tahap pemanggilan belum lanjut ke tahap pemeriksaan.
Saat ditanya terkait ketidak hadiran Kompolnas dalam sidang tersebut penasehat hukumnya menjawab belum tahu alasan kliennya tidak hadir.
“Kalau itu saya tidak tahu,mungkin jauh jaraknya,” kata dia, saat diwawancarai media.
Sementara itu saat ditanya terkait tuntutan tentang pencurian sawit oleh pemohon yang dilakukan oleh termohon pihaknya beralasan belum membaca berkas perkara.
“Kalau itu nanti lah ya kita belum baca berkas perkaranya, initinya masalah penangkapan,” ucapnya. (ANA)
