PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggelar pertemuan strategis dengan mengumpulkan 43 pimpinan perusahaan perkebunan dan kehutanan guna mendesak solusi permanen penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor BPBD Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mewajibkan korporasi membangun infrastruktur pembasahan gambut secara mandiri demi menghentikan siklus tahunan kabut asap.
“Hari ini saya berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan 43 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada di Sumsel dengan Pak Gubernur,” ujar Diaz.
Ia mengapresiasi respons cepat Pemprov Sumsel, namun menegaskan bahwa operasi pemadaman konvensional saja tidak cukup untuk mencegah karhutla di masa mendatang tanpa perbaikan tata air gambut.
“Jadi tadi seperti yang saya katakan di rapat, bahwasannya OMC, waterbombing, dan juga pemadaman dengan orang per orang itu adalah upaya yang baik dan sangat efektif tentunya tetapi mungkin belum 100 persen bisa mencegah kebakaran di masa yang akan datang,” jelasnya.
Oleh karena itu, intervensi jangka panjang dilakukan dengan meningkatkan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) melalui pembangunan sekat kanal dan pengambilan air dari sungai sekitar.
“Yaitu dengan cara meningkatkan TMAT atau air tanah di gambut yang sekarang ini mengalami kekeringan. Dengan cara apa? Yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini,” terangnya.
Ia menjelaskan kalau untuk kanal-kanal yang airnya kurang banyak, akan diambil semacam water intake dari sungai sekitar.
“Sungai sekitar akan diambil airnya dan dibawa ke kanal di daerah konsesi yang rawan kebakaran,” imbuhnya.
Kementerian LH juga memastikan penegakan hukum tetap berjalan tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan di wilayah Sumatra Selatan.
“Kalau operasi kan yang disegel ini sudah ada 57 di tingkat nasional, kalau yang di Sumsel sendiri ini ada 12 ya, yang sudah kita segel dan sudah kita ambil sampel dan sampelnya sudah kita kirim ke laboratorium dan nanti akan kita lanjuti verifikasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut antusias gagasan dari Kementerian LH yang dinilai sangat solutif dan tidak membebani anggaran negara.
“Ide yang sangat kreatif ini dari Kementerian LH, saya langsung sambut. Ternyata ahli di LH itu sudah memetakan masalah konektivitas kanal. Nah, ini mungkin selama ini belum terpikir tentang sirkulasi air,” ungkapnya.
Ia menegaskan jika pemulihan ekosistem gambut ini sepenuhnya direalisasikan di luar pendanaan APBN maupun APBD.
“Dan ini istimewanya apa? Ini non-APBN, non-APBD. Nah, ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan kita dari Kementerian LH, karena izin lingkungan, sanksi lingkungan itu ada di Kementerian LH untuk kapasitas tertentu,” pungkasnya.
Penulis : Tia
Editor : Jaks
