SUARAPUBLIK.ID PALEMBANG – Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, kembali melakukan rapat bersama perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, guna membahas perkembangan Universal Health Coverage (UHC) atau pencakupan Kesehatan universal, di aula utama Kantor Bappeda Litbang, Selasa (19/10/2021).
“Pemerintah kota Palembang siap, dalam arti mengakomodir untuk pemberikan semacam jaminan utang untuk membayar pelunasan BPJS Kesehatan ini bagi warga,” kata Fitri.
Fitrianti menjelaskan, program Pencakupan Kesehatan Universal ini menargetkan seluruh warga Palembang dapat menikmati pelayanan kesehatan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Tetapi program yang menargetkan 95 persen dari 1,6 juta jiwa Palembang ini belum dapat dikatakan selesai. Sebab, data mengatakan bahwa masih ada 8 persen yang belum terjangkau.
“Syarat untuk UHC dapat dikatakan berhasil itu harus 95 persen. Saat ini karena ada perubahan data dari Kementerian Sosial, maka tercapainya baru sampai dengan 92 persen dari target,” kata Fitri.
Meski begitu, Fitri tetap optimis untuk mencapai 100 persen warga terlundungi UHC tersebut. “Untuk menjamin hak masyarakat, Pemerintah Kota Palembang akan melanjutkan terus pekerjaanya, baik dari sisi birokrasi dengan BPJS maupun edukasi tentang pelayanan kesehatan kepada warganya,” tutur Fitri. (ANA)
