SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Mendorong percepatan perhutanan sosial yang memberi masyarakat kesempatan untuk mengelola hutan secara lestari. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Sumatera Selatan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya menggunakan aplikasi sistem informasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengajukan izin perhutanan sosial.
Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Drs. H.Koimudin, SH, MM menjelaskan Perhutanan sosial merupakan program pemerintah Indonesia yang dirancang sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah tenurial dan mengurangi kemiskinan, sekaligus membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Perhutanan sosial juga diyakini banyak kalangan sebagai model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan seperti perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya.
“Adanya tuntutan dan kebutuhan kecermatan bagi pendamping yang mendampingi masyarakat mengajukan usulan akses legal perhutanan sosial, maka penyelenggaraan kegiatan pelatihan pemanfaatan dan penggunaan aplikasi sistem informasi diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan dokumen usulan Persetujuan Perhutanan Sosial secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kadishut saat membuka kegiatan Training of Trainers Sistem Informasi Akses lahan Mendukung Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (17/7/2024).
Dalam prakteknya, pelaksanaan perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perizinan maupun memulai aktivitas perhutanan sosial. Teknologi informasi diyakini berpotensi untuk mengatasi masalah tersebut.
“Capaian izin perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan saat ini belum memenuhi potensinya. Sampai akhir Juni 2024, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan telah mencakup 135.741,23 hektare yang mencakup 216 unit untuk 32.588 KK. Sementara itu potensi indikatif luas kawasan hutan yang masih bisa difasilitasi untuk usulan perhutanan sosial seluas lebih dari 99.465 Hektar,” terangnya.
Dalam rangka mendukung program tersebut, Dishut Sumsel bekerja sama dengan ICRAF Indonesia untuk mengadakan pelatihan Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial alias SiAlam. Pengembangan SiAlam diinisiasi oleh ICRAF Indonesia bersama pemerintah daerah melalui kegiatan riset-aksi Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang dilaksanakan di tiga provinsi, termasuk Sumatera Selatan, dengan dukungan dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada.
Peneliti analisis geospasial ICRAF Indonesia Harry Aksomo mengatakan, SiAlam dirancang untuk mewujudkan akses informasi tentang tata kelola lahan yang baik guna mendukung pelaksanaan perhutanan sosial, menyebarluaskan pengetahuan dan informasi terkini mengenai akses perhutanan sosial, serta memudahkan masyarakat untuk mengakses skema legal pemanfaatan lahan dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Sistem ini dapat diakses melalui aplikasi berbasis web dengan antarmuka (interface) yang intuitif dan mudah digunakan.
SiAlam dilengkapi dengan dua modul teknis yang membantu masyarakat dalam menentukan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan untuk pengajuan izin baru dan pendampingan izin yang sedang berjalan. SiAlam juga menyediakan platform belajar mandiri (e-learning) yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui pemanfaatan teknologi.
Bagaimanapun Harry menekankan bahwa saat ini SiAlam masih dalam tahap pengembangan. Proses pengembangan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan masyarakat di tingkat tapak. Di tingkat Provinsi, akan dilakukan serangkaian proses koordinasi, konsultasi, pengenalan alat bantu, dan penguatan kapasitas melalui kegiatan Training of Trainers.
“Hasil dari tahapan ini akan dibawa ke tingkat masyarakat untuk disebarluaskan dan diterapkan di wilayah KPH Lalan Mendis, yang merupakan lokus kegiatan Land4Lives, dengan narasumber dari para trainee yang telah dilatih. Pembelajaran dari seluruh proses tersebutlah akan disebarluaskan bersama berbagai pemangku kepentingan, dengan harapan membuka peluang replikasi di berbagai tempat lainnya secara mandiri,” kata Harry.
Diharapkan, SiAlam dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari hutan secara legal dan berkelanjutan.
