SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Puluhan Masyarakat yang mengatas namakan Masyarakat Muara Enim mendatangi kantor Gubernur Sumsel guna menolak dilantiknya Usmarwi Kaffah sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim.
Adriansyah, Juru Bicara (Jubir) aliansi Masyarakat Muara Enim Menggugat mengungkapkan, rencana pelantikan Bupati Muara Enim dinilai cacat hukum. Ia meminta agar Gubernur Sumsel Herman Deru menunda pelantikan sembari menunggu PTUN.
“Jika pelantikan ini tetap dilakukan jelas sangat melukai hati masyarakat Muara Enim,” ungkapnya.
Dijelaskan Adriansyah, pelantikan tersebut seharusnya belum bisa dilaksanakan lantaran masih menunggu keputusan PTUN yang hingga kini belum kunjung dikeluarkan pasca dilayangkan gugatan dari beberapa aliansi di Kabupaten Muara Enim. Apalagi SK pelantikan Wabup Muara Enim telah dikeluarkan dan diserahkan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru.
“Kami minta pelantikan ini bisa ditunda sementara menunggu hasil gugatan dari PTUN,” pintanya.
Sementara itu menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel Herman Deru belum adanya PTUN dan banyak Prodan Kontra juga menjadi pertimbangan. Deru mengatakan dia tetap memperhatikan mekanisme dan UU yang ada.
“Paling Penting bahwa kenyamanan msyarakat dimana semua pelayanan kesehatan, pembangunan , pendidikan dan sector lainnya harus berjalan. Apa yang ada ini akan jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan tentu butuh banyak refrensi untuk memutuskan sebagai Dissenting opinion. Ya atau tidak nanti atau sekarang,” jelasnya.
