Suarapublik.id ,PALEMBANG- Warga kecamatan Gandus Kota Palembang yang berjumlah 14 orang menyurati presiden Jokowi Widodo.
Mereka mencari keadilan lantaran lahan perkebunan milik merek yang tepat ya berada di Rt 29 Mekasari Kelurahan Pulokerto, dikuasai, rusak, dicuri, dan diambil alih oleh AS dkk, yang diduga mafia tanah.
Hal demikian diungkapkan 14 klien SHS Law Firm di kantornya,Senin (14/3/2022). Advokat SHS Law Firm, Sofhuan Yusfiansyah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Ri, dengan nomor 008/SHS-LAW FIRM/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022.
“Kita intinya meminta keadilan kepada aparat hukum, klien kami sebanyak 14 orang ini merupakan pemilik lahan sah yang sudah di kelolah secara turun temurun di kelolah untuk perkebunan, namun pada tahun 2020 perkebunan milik klien kami ini pohon karet di potong dirusak oleh oknum AS DKK serta mengaku pemilik lahan sah dikawasan ini, “jelas Sofhuan.
Menurut dia, tindakan pengerusakan puluhan hectare kebun milik kliennya, dan bahkan banyak pohon yang sengaja di tebang dan di bawa oleh AS DKK, jelas merupakan bentuk kriminalisasi yang tidak dapat dibenarkan. Para kliennya, kata Sofhuan, juga telah melaporkan tindakan tersebut pada kepolisian sebanyak 10 laporan tindak pidana pengerusakan, pencurian, intimidasi, dan penyerobotan lahan.
“Para klien kami juga telah melaporkan ke Polda Sumsel dan Polretabes Palembang, tapi dari banyak laporan tersebut hanya satu yang di tanggapi oleh kepolisian,” jelas Sofhuan.
Beberapa laporan tersebut antara tindakan premanisme dan pengusiran pada pemilik lahan, dari pelapor atas nama Muchtar Ahmad, dengan LP: STTLP/26/VII/2020/SPKT tanggal 11 Juli 2020 dan LP NoL STTLP/1723/VIII/2020/SUMSEL/RESTABES/SPKT tanggal 19 Agustus 2020. Bahkan, ada laporan atas nama Muhammad Syech, LP Nomor: STTLP/93/II/2015/SKPT tanggal 10 Februari 2015, yang bahkan hingga kini tidak diproses oleh kepolisian.
“Kami mengharapkan agar Bapak Presiden RI yang sedang giat-giatnya memberantas mafia tanah, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Karena secara hukum, tidak dibenarkan melakukan kriminalisasi terhadap warga bahkan mencaplok, merusak, dan mencuri di lahan milik warga yang sah,” kata dia.
Senada dikatakan perwakilan pemilik lahan, Muchtar Ahmad mengungkapkan, dirinya bersama warga lainnya sudah lama memiliki dan mewarisi lahan-lahan di Gandus tersebut. Bahkan sebagian sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan pemerintah.
“Lahan yang kami miliki sebagian besar kami gunakan untuk bertanam karet dan sebagian besar sudah menghasilkan. TIba-tiba AS dan krunya mengaku menjadi pemilik lahan, dan menebang paksa tanaman dan pepohonan yang sudah kami tanam bertahun-tahun. Kemudian mengusir kami dengan mengancam dan merusak,” tegas Muchtar.
Dia mengharapkan, agar pemerintah khususnya Presiden RI dapat mengambil tindakan, hingga keadilan dapat ditegakkan.
“Kami ini rakyat kecil, dan tidak mengerti tindakan-tindakan mafia. Yang kami pahami, lahan kami hendak diambil orang, bahkan pepohon kini sudah ditebang dan dibawa tanpa kami dapat melakukan perlawanan,” kata Muchtar.
