Suara Publik –

Tag: BPBD

  • Sumsel Catat 1.416,9 Hektare Karhutla Terjadi hingga Agustus 2025, Ogan Ilir Terluas

    Sumsel Catat 1.416,9 Hektare Karhutla Terjadi hingga Agustus 2025, Ogan Ilir Terluas

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2025 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan tercatat seluas 1.416,9 hektare, Kabupaten Ogan Ilir penyumbang terbesar.

    Mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral dengan luas 1.381,9 hektare, sementara lahan gambut yang terdampak mencapai 35 hektare.

    Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ferdian Kristanto menyampaikan data tersebut merupakan hasil analisis citra satelit yang dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kementeriannya.

    “Lima wilayah di Sumatera Selatan mencatatkan luasan karhutla tertinggi, yakni Ogan Ilir, Musi Banyuasin, OKU, Musi Rawas, dan Muara Enim,” ujar Ferdian pada, Rabu (20/8/2025).

    Ogan Ilir lokasi kebakaran terluas, yakni tercatat seluas 317 hektare, seluruhnya terjadi di lahan mineral. Disusul Musi Banyuasin dengan 314,2 hektare yang terdiri dari 305,2 hektare lahan mineral dan 8,9 hektare lahan gambut. Di OKU, tercatat 190,4 hektare terbakar, seluruhnya di lahan mineral.

    Sementara itu, karhutla di Musi Rawas mencapai 151,7 hektare dan di Muara Enim 101,8 hektare—dengan rincian 90,9 hektare lahan mineral dan 11 hektare gambut.

    Wilayah lain dengan tingkat kebakaran di bawah 100 hektare antara lain Empat Lawang (89,3 ha), OKI (65,5 ha), PALI (63 ha), Musi Rawas Utara (50,2 ha), Lahat (36,6 ha), OKU Timur (15,8 ha), Banyuasin (13,2 ha), Lubuklinggau (5,9 ha), dan Pagar Alam (2,1 ha).

    Ia mengatakan, sejumlah wilayah tidak terdeteksi adanya karhutla seperti di wilayah Prabumulih, OKU Selatan, dan Palembang berdasarkan pengamatan citra satelit.

    Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, luas karhutla pada 2025 menunjukkan penurunan signifikan.

    Pada 2021 tercatat 2.003,2 hektare, lalu meningkat pada 2022 menjadi 2.769,5 hektare. Angka tertinggi terjadi pada 2023 dengan luas kebakaran mencapai 4.162,3 hektare, kemudian menurun menjadi 3.160,3 hektare di tahun 2024.

    “Penurunan ini menunjukkan adanya dampak dari upaya mitigasi dan pengendalian yang terus dilakukan secara kolaboratif,” pungkasnya.

  • Muara Enim Masuk Zona Merah, Total Karhutla Naik jadi 227 Kasus

    Muara Enim Masuk Zona Merah, Total Karhutla Naik jadi 227 Kasus

    SUARAPUBLIK.ID, MUARA ENIM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan kembali bertambah, Kabupaten Muara Enim menyusul masuk zona merah.

    “Selain ogan Ilir dan Musi Banyuasin, sekarang Muara Enim juga menyusul. Tiga kabupaten ini telah dikategorikan sebagai zona merah akibat tingginya jumlah kejadian kebakaran di Sumsel,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Sudirman, Sabtu (16/8/2025).

    Ia menyebut, hingga pertengahan Agustus Kabupaten Ogan Ilir tercatat sebagai kasus tertinggi dengan 89 kejadian, diikuti Musi Banyuasin sebanyak 34 kasus, dan Muara Enim dengan 31 kasus.

    “Muara Enim masuk zona merah setelah jumlah kejadian karhutla di wilayah tersebut melebihi 30 kasus,” imbuhnyaz

    Secara lebih rinci, Kecamatan Indralaya Utara di Ogan Ilir menjadi titik terbanyak dengan 45 kejadian. Disusul Rantau Bayur di Banyuasin dengan 17 kejadian, serta Sungai Rotan di Muara Enim yang mencatat 14 kejadian.

    “Hingga kini, karhutla telah terjadi di 55 kecamatan di seluruh Sumsel,” ungkapnya.

    Selain zona merah, ia menuturkan, terdapat juga sejumlah wilayah yang tergolong zona oranye (16–30 kasus), seperti Banyuasin (24 kejadian) dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 22 kejadian. Kedua wilayah ini berpotensi meningkat ke zona merah jika tren terus naik.

    Adapun zona kuning (1–15 kasus) mencakup wilayah PALI (12 kasus), Musi Rawas (5 kasus), Palembang (4 kasus), OKU Timur dan Lahat (masing-masing 2 kasus), serta Empat Lawang, Lubuklinggau, dan Prabumulih (masing-masing 1 kasus).

    Sementara itu, beberapa daerah masih tercatat dalam kategori zona hijau tanpa kasus aktif, antara lain Muratara, Pagar Alam, OKU, dan OKU Selatan.

    Terkait luas lahan yang terdampak, BPBD belum dapat merilis total keseluruhan. Namun, data sementara menunjukkan bahwa di Ogan Ilir saja, sekitar 148,6 hektare lahan telah terbakar.

    “Secara keseluruhan, sejak 1 Januari hingga 14 Agustus 2025, Provinsi Sumsel telah mencatat 227 kejadian karhutla yang tersebar di 13 kabupaten dan kota,” kata dia.

  • BPBD Imbau Masyarakat Sumsel Tak Bakar Lahan di Musim Kemarau

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan mengimbau kepada seluruh masyarakat di Sumsel untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat musim kemarau terutama saat membuka lahan pertanian atau perkebunan karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    “Sebanyak 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman, Rabu (21/5).

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat jika terjadi kebakaran, segera laporkan ke BPBD agar bisa ditangani dengan cepat sebelum meluas.

    Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis menjelaskan bahwa kemarau yang lebih kering ini merupakan dampak dari peralihan fenomena La Nina yang terjadi pada 2024.

    Sebelumnya BMKG Sumsel memprediksi musim kemarau pada 2025 akan berlangsung mulai Juni hingga Oktober, dengan kondisi yang lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kemarau tahun ini di Sumsel akan lebih kering dibandingkan 2024 yang mengalami La Nina atau kemarau basah,” jelasnya.

    Ia menyebut jumlah hotspot atau titik panas di wilayah Sumsel diperkirakan akan meningkat, serta berpotensi memicu karhutla lebih luas dibanding tahun lalu.

    “Oleh karena itu, mitigasi dini menjadi langkah krusial untuk menekan risiko tersebut. Tahun lalu saja saat kemarau basah masih muncul hotspot. Apalagi tahun ini, dengan kondisi yang lebih kering, maka potensi dan sebarannya akan jauh lebih besar,” ucap dia.

  • 10 Daerah di Sumsel Telah Berstatus Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

    10 Daerah di Sumsel Telah Berstatus Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan menyebut ada 10 daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.

    “Daerah-daerah itu merupakan wilayah langganan bencana, yang selalu terjadi setiap tahun,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, Jum’at (17/1/2025).

    Sudirman mengatakan 10 daerah itu memang merupakan daerah yang rawan bencana. Daerah tersebut yaitu OKU, Banyuasin, Muba, OKU Timur, Prabumulih, OKI, Ogan Ilir, Muratara, OKU Selatan dan Muara Enim.

    “Sumsel belum penetapan siaga darurat banjir dan tanah longsor. Kita juga masih menunggu tanda tangan dari Pj Gubernur Sumsel untuk SK-nya,” katanya.

    Meski belum penetapan siaga darurat, Pemprov Sumsel dan daerah sudah melaksanakan apel siaga untuk kesiapsiagaan personel, peralatan dan perlengkapan ketika terjadi bencana.

    “Apel kesiapsiagaan bencana sudah dilakukan. Kami juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui potensi-potensi bencana yang akan terjadi,” imbuhnya.

    Ia menyampaikan jika beberapa kejadian banjir dan tanah longsor sudah terjadi di Sumsel. Yang mana di antaranya membuat akses jalan jadi terputus akibat erosi tanah.

    “Daerah lain juga masih menunggu tanda tangan SK. Meski begitu, kesiapsiagaan daerah tetap ada di musim penghujan ini,” ucap dia. (Tia).

  • Hingga Juli Sudah 970 Hotspot di Sumsel 

    Hingga Juli Sudah 970 Hotspot di Sumsel 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat telah ada 970 Titik Spot yang tersebar di Sumsel pada 2024 hingga akhir Juli.

    Jumlah titik Hotspot meningkat signifikan pada Juli mengingat telah memasuki Musim Kemarau dan Hujan tak turun 2 pekan terakhir.

    “Puncak Jumlah Hotspot pada bulan Juli terjadi ditanggal 24, dimana pada hari itu terdapat 82 Titik Hotspot, hingga jumlah Hotspot di Juli terdapat 530 titik,” kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, Kamis (1/8/2024).

    Lanjut Sudirman, sesuai Prediksi BMKG jika Musim Kemarau memang mulai terjadi pada bulan Juli sehingga titik Hotspot meningkat dari pesat dari bulan Juni dan Mei.

    “Pada Juni lalu, hotspot di Sumsel hanya terpantau sebanyak 85 titik, Mei 109 titik, April 84 titik dan Maret 77 titik. Terendah terjadi pada Februari, hanya 15 titik, sedangkan Januari 70 titik,” ungkapnya.

  • Airlangga Hartarto Dikabarkan Akan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla

    Airlangga Hartarto Dikabarkan Akan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Masuk musim kemarau, Pemerintah Provinsi Sumsel mulai melakukan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tahun 2024 ini, apel Kesiapsiagaan rencananya akan langsung dipimpin oleh Menteri Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto.

    Hal ini dibocorkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel Iqbal Alisyahbana, Rabu (3/7/2024).

    “Ya, rencananya Menko Airlangga akan langsung memimpin apel tersebut, sekaligus beliau juga ada kegiatan lain disini (Sumsel),” kata Iqbal di bincangi.

    Apel sendiri akan dilakukan pada Jumat (19/7/2024), rencananya apel akan melibatkan 1200 personil melibatkan dalam Apel meliputi dari TNI Polri Basarnas, DLHP, BPPIKHL Wilayah Sumatera dan OPD Lingkup Pemprov Sumsel.

    ” Kita juga akan memperlihatkan peralatan guna kesiapan penanggulangan bencana karhutla, ” ungkapnya.

    Saat ini, Iqbal mengaku upaya pencegahan karhutla yang dilakukan dengan mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

    “Kami akan lebih aktif lagi untuk pencegahannya dan apabila terjadi kebakaran TNI BPBD darat dan udara siap memadamkan api, ” kata dia.

    Bahkan Iqbal menuturkan dalam waktu dekat bantuan dari BNPB untuk Sumsel akan datang di Palembang yakni heli waterbombing dan patroli.

    “Kalau dari pengajuan kami untuk mencakup luas wilayah Sumsel kita membutuhkan dua heli patroli dan 8 heli waterbombing. Ini tentunya akan melihat situasi kondisi kedepannya kalau dibutuhkan lagi kita akan meminta lebih banyak lagi, ” kata dia.

  • BNPB Beri Bantuan Penanganan Banjir di Sumsel Senilai Rp 1,85 Miliar

    BNPB Beri Bantuan Penanganan Banjir di Sumsel Senilai Rp 1,85 Miliar

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat bantuan penanganan bencana banjir yang saat ini melanda 7 Kabupaten Kota dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Salah satu Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai senilai Rp. 1,85 Miliar.

    Bantuan sendiri langsung diserahkan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan, tak hanya Dana siap pakai, bantuan yang diberikan juga berupa Logistik, seperti makanan siap saji, sembako, matras tidur, Tenda pengungsi, selimut, sabun cair dan juga Handsainitizer.

    “Kita melihat anggaran di daerah pastinya tidak cukup untuk menangani bencana banjir, itulah kami datang untuk membantu. Kami melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan disini, sehingga kami juga memberikan dukungan,” kata Lilik usai Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Ruang Rapat Kantor BPBD Provinsi Sumsel, Kamis (25/1/2024).

    Ia menyata, bantuan dana siap pakai itu, peruntukan kepada 10 Kabupaten Kota yang terdampak banjir. “Masing-masing daerah nilainya tidak sama, berkisar Rp 150 juta – Rp 250 juta tergantung dengan daerah yang terdampak seluas apa,” terangnya.

    Kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan yaitu Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Prabumulih, Muara Enim, Musi Rawas, PALI, Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, dan Banyuasin.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Sumsel dalam penanganan banjir, seperti penanggulangan dan juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

    “Jadi kami ingin memastikan penanganan dilakukan sesuai standar, berjalan dengan baik sehingga masyarakat terpenuhi semua kebutuhannya. Karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap bencana di daerah itu sendiri,” katanya.

    Kata dia, dalam mengatasi bencana tidak bisa dilakukan dalam satu kali rapat, maka diperlukan rencana jangka panjang yang berdampak panjang hingga 50 tahun kedepan dengan kerja sama seluruh stakeholder.

    “Stakeholder yanag dimaksud bukan hanya Pemda dan OPDnya, melainkan seluruh pihak yang berkaitan, juga awak media yang sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi terhadap apa yang terjadi dan juga apa yang telah dilakukan pemerintah sebagai penanggulangan,” ungkapnya.

    Ditempat yang sama, Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan SA Supriono mengatakan jika Pemprov Sumsel selalu menerima bantuan dari BNPB khususnya dalam penanganan bencana. “Bahkan dari seluruh anggaran penanganan bencana mulai dari karhutla sampai banjir dan longsor banyak dibantu oleh BNPB sekitar 80 Persen, sisanya memakai anggaran Pemerintah Provinsi dan Daerah,” kata Sekda.

    Menurut Sekda, diperlukan Grand Desain untuk penanganan jangka panjang bencana. Ia sangat berharap Penanggulangan Bencana tidak hanya pada saat bencana itu tapi bagaimana penanganan bencana itu dari awal.

    “Jangan seolah olah kita hanya menunggu bencana, atau kita kerja hanya waktu Adanya bencana. Kita rahus memiliki grand desaign yang benar agar bisa berdampak 50 hingga 100 tahun kedepan,” pungkasnya.

  • Sumsel Siapkan Ribuan Personil dan Peralatan Antisipasi Bencana di Musim Hujan

    Sumsel Siapkan Ribuan Personil dan Peralatan Antisipasi Bencana di Musim Hujan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Badan Metereologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan Dini terkait kemungkinan bencana Hidrometeorologi akibat perubahan cuaca.

    Mengantisipasi kemungkinan dampak buruk cuaca ekstrem yang akan terjadi di Provinsi Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumsel langsung menyiapkan ribuan personil beserta peralatan guna mengahadapi bencana yang mungkin bisa terjadi pada musim Hujan seperti Banjir dan Tanah Longsor.

    “Musim hujan ini akan rawan bencana khususnya longsor dan banjir,” ungkap Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumsel Tahun 2023, Kamis (23/11/2023).

    Sekitar 1000 personil dari berbagai aspek seperti, BPBD, Kepolisian, TNI dan lintas instansi terkait lainya disiapkan ditambah dengan relawan pemuda yang ada di wilayah-wilayah rawan bencana. Selain itu, Pemprov Sumsel juga melakukan pemetaan wilayah mana saja yang masuk dalam kerawanan bencana.

    “Yang menjadi atensi besar kita yakni daerah daerah yang rawan bencana, agar kemungkinan bencana itu bisa di antisipasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M Iqbal Alisyahbana, telah memetakan berapa daerah rawa bencana pada musim Hujan. Kesembilan wilayah yakni, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur. Lalu Musi Rawas (Mura), Muratara, dan Lubuk Linggau.

    Kerentanan itu, dikatakan Iqbal dilihat dari letak Geografis daerah – daerah tersebut, lalu selama musim kemarau yang banyak tumbuhan yang mati akibat kekeringan yang disebabkan El Nino. Kondisi ini perlu diantisipasi mengingat tumbuhan merupakan faktor penting membantu ekosistem alam dalam menyerap air.

    “Kita sudah menyampaikan pemberitahuan ini ke Kabupaten/kota. Bahkan kita juga peringatan yang dikeluarkan BMKG. Lalu kita senantiasa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal-hal antisipasi dalam menghadapi musim hujan,” ungkapnya.

    Terkait post anggaran yang disiapkan dalam mengantisipasi Bencana Alam, Iqbal mengatakan jika anggaran yang digunakan juga menyesuaikan kondisi di suatu wilayah. Namun pos pos anggaran itu juga diserahkan ke masing – masing instansi seperti Dinas PU-PR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan juga BPBD.

    Sedangkan untuk pos anggaran Sumsel yang akan digunakan nantinya dalam mengantisipasi bencana alam, diserahkan ke masing-masing instansi mulai dari Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta BPBD. Menurutnya penggunaan anggaran yang ada akan menyesuaikan kondisi bencana di suatu wilayah.

    “Kita memastikan personel dan peralatan di lapangan dapat cepat tanggap dalam menjangkau wilayah rawan bencana,” tukasnya.

  • Pemprov Sumsel Kembali Perpanjangan TMC Kerahkan Ekskavator Atasi Karhutla 

    Pemprov Sumsel Kembali Perpanjangan TMC Kerahkan Ekskavator Atasi Karhutla 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Berbagai upaya penanganan untuk memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus dilakukan oleh sejumlah pihak, terbaru Pemprov Sumsel kembali memperpanjang Tekhnik Modifikasi Cuaca (TMC) juga mengerahkan Ekskavator untuk mengatasi Karhutla.

    TMC yang akan berakhir besok (4/11/2023) akan kembali diperpanjang hingga sepekan kedepan atau hingga Jumat (10/11/2023).

    “Sesuai instruksi Pj Gubernur Sumsel kepada saya untuk melakukan koordinasi perpanjangan TMC dengan BNPB, Alhamdulillah direspon BNPB dengan perpanjangan hingga 10 Nobember mendatang,” ujar Kepala BPBD Sumsel, Iqbal Alisyahbana.

    Menurutnya, potensi awan penghujan pada awal November ini masih cukup besar. TMC sendiri dilakukan satu sampai tiga kali sorti (penyemaian) melihat potensi awan perhari. Untuk satu kali sorti ditebar 1.000 kg atau 1 ton garam.

    Selain itu, instruksi Pj Gubernur adalah membuat sekat bakar dan kanal di wilayah Karhutla. Akan disiapkan tiga eskavator untuk membantu Manggala Agni yang berada di lapangan. Eskavator itu berasal dari Dinas PU Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) dan bantuan perusahaan melalui Dinas Perkebunan Sumsel.

    “Pak Pj sudah menginstruksikan agar mengirimkan eskavator di dua lokasi. Eskavator itu akan dipakai membuat sekat bakar (satu unit eskavator) dan kanal sungai (dua unit) untuk pemadamam dan pembasahan lahan,” terangnya.

    Ia menyebut, untuk sekat bakar akan dibuat di dekat PT Kelantan, Kabupaten OKI. Sementara kanal, akan dibuat sepanjang 18 Km mengambil dari aliran Sungai Komering ke arah OKI.

    “Kanal itu dibuat sesuai usulan dari Manggala Agni agar ada sumber air saat kejadian Karhutla,” ungkapnya.