Suara Publik –

Tag: Mawardi Yahya

  • Gubernur Ingin Hadirkan Transportasi Air di Sungai Sekanak Lambidaro, Akhir Bulan di Uji Coba

    Gubernur Ingin Hadirkan Transportasi Air di Sungai Sekanak Lambidaro, Akhir Bulan di Uji Coba

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Di sela gowes bersama dengan para alumni UGM, Gubernur Sumsel berkesempatan meninjau serta turun langsung untuk melihat aliran Sungai Sakanak Lambidaro yang menjadi salah satu icon baru di Kota Palembang.

     

    Bahkan, orang nomor satu di Bumi Sriwijaya itu juga mengajak Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk merasakan berperahu di aliran sungai tersebut

     

    “Ini cara saya dan pak Ganjar mengajak Walikota dan berbagai pihak untuk melihat potensi yang ada di daerahnya. Jadi hal yang baik yang ada di daerah lain bisa kita tiru. Begitu juga sebaliknya,” kata Herman Deru, Minggu (23/1/22).

     

    Terkait Sungai Sekanak Lambidaro, dia menyebut dalam waktu dekat akan segera dilakukan uji coba untuk angkutan air.

     

    “Rencananya tanggal 29 Januari ini akan kita lakukan uji coba untuk sarana transportasi. Setelah dilakukan restorasi ini tentu sungai ini sudah layak untuk digunakan kembali,” tuturnya.

     

    Sebab itulah, dia mengajak masyarakat untuk tidak lagi mengotori sungai sehingga dapat membawa manfaat di berbagai sektor.

     

    “Yang harus terus kita perbaiki adalah kecintaan kita terhadap lingkungan. Jangan lagi mengotori sungai, agar bisa terus kita manfaatkan,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Ketua Umum Kagama yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji keseriusan Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dalam membangun daerah.

     

    Apalagi sejak tahun 2015, Kota Palembang konsisten melakukan pembenahan dengan menerapkan gotong royong di setiap kelurahan yang ada.

     

    “Nilai yang dapat kita ambil disini luar biasa. Sejak 2015, masyarakat Palembang terus menerus melakukan gotong royong,” kata Ganjar.

     

    Melihat kondisi ini, dia menuturkan, Jawa Tengah memiliki tambahan ilmu baru dalam membangun daerah.

     

    “Kami tentu akan belajar dengan Palembang. Palembang bisa mengelola sungai dengan baik. Saya mungkin tidak tahu masa lalu sungai disini seperti apa, tapi jika dilihat saat ini sangat luar biasa,” tuturnya.

     

    Untuk itulah, dia berharap, seluruh masyarakat untuk bisa peduli dan menjaga lingkungannya.

     

    “Sungai ini masa depan kita untuk mengelola air. Saya salut dengan pak Gubernur dan pak Walikota bisa menggerakkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan membangun kesadaran untuk membersihkan sungai,” paparnya.

     

    Dia pun mengusulkan agar nantinya Sungai Sekanak Lambidaro tersebut dijadikan tempat edukasi dalam mengelola sungai.

     

    “Saya juga usul, ini juga harus dibuat sebagai tempat edukasi pengelolaan sungai sehingga Palembang akan semakin baik,” pungkasnya.

  • Wacana Penghapusan Honorer, Deru : Saya Masih Butuh

    Wacana Penghapusan Honorer, Deru : Saya Masih Butuh

    Suarapubkik.id, Palembang, – Terkait adanya wacana jika tenaga Honorer di Instansi Pemerintahan akan di hapus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar RB) Tjahjo Kumolo pada tahun 2023 mendatang.

    Menanggapi hal itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan jika ia menginginkan ada kejelasan tentang penghapusan tenaga honorer dan jalan keluarnya ketika aturan tersebut telah diberlakukan. Apalagi keputusan itu juga baru secara lisan disampaikan Menpar RB Tjahjo Kumolo belum tertuang di peraturan pemerintah.

    “Baru secara lisan keputusan itu. Saya butuh aturan yang jelas dan jalan keluar dengan adanya aturan tenaga honorer nantinya di hapuskan, ” kata Deru, Sabtu (22/1/2022).

    Deru mengaku pihaknya sangat masih membutuhkan tenaga honorer apalagi untuk membantu pegawai kabupaten yang baru pemekaran dan masih menyusun struktur dilingkungan pemerintahan.

    “Tentu masih dibutuhkan tenaga honorer di daerah baru yang struktur harus terisi di sana, ” ujar dia.

    Apalagi sejak 10 tahun ini hanya Pemda yang bisa mengusulkan kuota CPNS sedangkan di kabupaten/kota terutama daerah yang baru terbentuk tidak ada kewenangan untuk melakukan penerimaan CPNS.

    “Saya akan audiensi dengan Pak Tjahjo Kumolo, bagaimana dengan daerah baru yang kebutuhan ASN masih sangat minim dibandingkan struktur. Jika tidak ada pengangkatan, bisa diganti PPPK. Tapi, untuk jabatan struktural apakah boleh ditempati PPPK,”jelas dia.

    Menurut Herman Deru, penerimaan CPNS itu sangat diperlukan Pemda. Apalagi, setiap tahunnya ada pengurangan pegawai karena pensiun. Oleh sebab itu, masih diperlukan ASN yang berasal dari PNS.

    “Untuk penerimaan CPNS itu, pertanyaannya kepada lembaga atau kementerian yang berwenang. Kalau kita, tentunya masih butuh khususnya untuk daerah-daerah baru,”kata dia.

  • Herman Deru Minta OPD Tingkatkan Kinerja Gunakan Anggaran Secara Efektif Untuk Layani Masyarakat

    Herman Deru Minta OPD Tingkatkan Kinerja Gunakan Anggaran Secara Efektif Untuk Layani Masyarakat

    SUARAPUBLIK.ID PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru berharap para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk dapat menggunakan anggaran belanja daerah di tahun 2022 ini digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

    “Sama-sama kita evaluasi kinerja kita dalam satu tahun ke belakang, dan untuk kedepannya Saya ingin semua memperbaiki serta meningkatkan kinerja dalam segala bidang. Kepada seluruh Kepala OPD gunakan anggaran dengan cara yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Artinya efisien itu, kita mendahulukan yang prioritas,” kata Herman Deru saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Terbatas (Ratas) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel bersama dengan para pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administator di lingkungan Pemprov Sumsel bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Jumat (21/1/22).

    Gubernur Herman Deru menyebutkan digelarnya Ratas tersebut tidak lain untuk menyamakan persepsi dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yakni Sumsel Maju Untuk Semua dan termasuk penjabaran APBD di Kabupaten/Kota di Sumsel.

    “Salah satu langkah awal memulai anggaran tahun 2022 ini kita menggelar rapat untuk menyamakan frekuensi dengan bingkai RPJMD Sumsel Maju Untuk Semua. Disini kita juga membahas penjabaran APBD disetiap Kabupaten dan Kota agar kita tahu arahnya dan tidak boleh lari dari yang sudah direncanakan,” imbuhnya.

    Selain itu, Sebagai Kepala Daerah dirinya mengajak semua pihak menyelaraskan kinerja dengan presepsi masyarakat, melalui servis dan pelayanan yang baik dari segala bidang.

    “Sudah seharusnya kita memberikan servis dan layaanan yang baik bagi masyarakat, untuk itu Saya minta para ASN yang bekerja di pusat pelayanan perhatikan tentang hal tersebut. Pentingnya bagi kita semua untuk menyelaraskan sistem kerja dengan ekspektasi dan persepsi dari masyarakat,” tuturnya.

    Suksesnya kinerja para ASN, lanjut Deru, dijajaran pemerintah tidak cukup hanya dengan penghargaan dan sertifikat saja melainkan kepuasan masyarakat.

    “Kunci suksesnya kinerja para pegawai dilapangan adalah membuat masyarakat tidak mengeluh dan merasa puas dengan apa yang sudah kita berikan kepada mereka,” tambahnya.

    Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya berpesan kepada seluruh OPD yang hadir untuk memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan menciptakan suasana kerja yang baik, secara fisik maupun non fisik.

    “Sudah menjadi tugas dan kewajiban kepala OPD untuk mengawasi bawahannya dan memberikan contoh kerja yang baik sebisa mungkin ciptakan suasana kerja yang nyaman secara fisik maupun non fisik,” kata Mawardi.

    Wagub Mawardi meminta ASN di lingkungan Pemprov Sumsel meningkatkan kedisiplinan dan bekerja dengan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

    “Tidak panjang lebar saya minta seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemprov Sumsel meningkatkan kedisiplinan dan kerjanya, tetap dengan sesuai peraturan yang sudah ditentukan,” tambahnya.

    Ditambahkan Sekretaris Daerah Prov. Sumsel Ir SA. Supriono mengatakan Ratas tersebut diikuti oleh 74 orang para pejabat eselon II dan 213 orang para pejabat eselon III. Agenda tersebut juga sebagai sarana melaporkan kinerja dan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021.

    “Rapat ini sudah biasa kita lakukan untuk melaporkan serta mengevaluasi kegiatan dan tugas-tugas apa saja yang sudah kita laksanakan pada 2021 lalu,” ucap Supriono

    Selain itu juga, Supriono mengharapkan seluruh OPD untuk merencanakan rancangan kerja sesuai arahan Gubernur Herman Deru dengan tidak menyalani aturan-aturan yang sudah ada.

    “Setelah ini saya minta seluruh kepala OPD untuk rapat dan menyanakan rancangan kerja sesuai dengan arahan Gubernur dan aturan-aturan yang tertera,” tutupnya.

  • Baru Menjabat 2 Minggu, Kapolres Banyuasin Berhasil Ungkap 26 Kasus

    Baru Menjabat 2 Minggu, Kapolres Banyuasin Berhasil Ungkap 26 Kasus

    BANYUASIN, SUARAPUBLIK.ID – Baru menjabat selama 2 minggu, Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safi’i berhasil mengungkap sebanyak 26 kasus dengan mengamankan 37 orang Tersangka.

    “Dari ke 26 kasus tersebut diantaranya, Curat sebanyak 15 kasus, persetubuhan anak 3 kasus, penggelapan 2 kasus, curas 1 kasus, pemerkosaan 1 kasus, percobaan pemerkosaan 1 kasus, anirat 1 kasus, pengeroyokan 1 kasus dan pencurian dalam keluarga 1 kasus,” ujar Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safi’i saat menggelar konferensi pers yang didampingi Wakapolres Banyuasin Kompol Malik dan Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP M Ikang Adi Putra di halaman Mapolres Banyuasin, Jum’at (21/01/2022).

    Dari beberapa tersebut, lanjut Imam, kasus yang menonjol diantaranya, kasus curas yang mengakibatkan korban luka-luka.

    “Dominasi kasus di wilayah kita saat ini adalah 3C pencurian dengan pemberatan atau curat, kemudian curas. Kami akan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap tindak pidana. Selain penegakan hukum kami juga akan meningkatkan kegiatan yang sifatnya preventif yang akan dilaksanakan oleh Sat Binmas dengan cara penyuluhan-penyuluhan,” ucap mantan Kasubbid Paminal Bid Propam Polda NTT ini.

    Selain itu, pihaknya juga akan menggerakkan seluruh jajaran Polsek maupun Sat Sabhara untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan berupa patroli.

    “Kami juga sangat mengharapkan kepada masyarakat yang merasa diwilayahnya tidak aman sering terjadi tindak kejahatan agar sekiranya memberikan informasi kepada kami dengan menelpon di call center kami 110. Apabila kami mendapatkan informasi kami akan langsung terjun kelapangan demi untuk mewujudkan rasa aman kepada masyarakat,” tutupnya.

  • Presiden Cabut Status KEK TAA, Deru : Itu Kita yang Minta

    Presiden Cabut Status KEK TAA, Deru : Itu Kita yang Minta

    SUARAPUBLIK.ID, Palembang – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk mencabut Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api – Api (TAA) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel. Putusan ini sesuai dari hasil Evaluasi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan mengajukan usulan pencabutan Status KEK TAA kepada Presiden.

    Hal itu juga disahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api – Api

    Menanggapi putusan ini, Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan jika pencabutan itu juga merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sumsel.

    “Kita yang minta itu di Cabut,” kata Deru saat di temui di kantornya, Jumat (21/1/22).

    Lalu, Deru menjelaskan jika usulan pencabutan KEK TAA agar bisa digantikan didekat Pelabuhan Tanjung Carat nantinya. Apalagi di kawasan KEK TAA tidak memiliki pelabuhan pendukung.

    “Jadi nantinya KEK itu akan mendekati kawasan Pelabuhan Tanjung Carat, bahkan saat ini pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan gak mungkin dalam satu kawasan ada Dobel (Dua) KEK. Namun ini tetap harus ada Keputusan Presiden,” jelasnya.

    Deru menjelaskan, jika pemutusan status KEK di TAA tidak akan mempengaruhi rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Bahkan ia mengatakan jika Pelabuhan Tanjung Carat bisa lebih dulu di bangun sebagai bentuk syarat dari ditetapkanya kawasan itu sebagai KEK.

    “Dalam sejarahnya KEK itu harus memiliki Pelabuhan, kecuali KEK Energy seperti di Tanjung Enim,” tegasnya.

    KEK Tanjung Api-Api sendiri memiliki luas 2.030 ha. Lokasinya berada di Desa Muara Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

  • Mawardi Yahya Tegaskan  Seleksi CPNS 2021 di  Sumsel Tanpa Kecurangan

    Mawardi Yahya Tegaskan  Seleksi CPNS 2021 di  Sumsel Tanpa Kecurangan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya memastikan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumsel beberapa waktu lalu berlangsung dengan baik. Bahkan dalam pelaksanaannya, tidak terdapat adanya laporan kecurangan seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya.

     

    “Situasi dan kondisi di Sumsel dalam pelaksanaan seleksi CPNS berjalan baik. Tidak ada protes ataupun laporan terjadinya kecurangan dalam seleksi tersebut,” kata Wagub Mawardi ketika melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Kantor Regional VII BKN Palembang, Jumat (21/1/22).

     

    Menurutnya, tidak terjadinya kecuranngan tersebut lantaran sejak awal Pemprov Sumsel dan BKN terus melakukan himbauan kepada para peserta.

     

    “Sejak awal akan dilakukan seleksi tersebut, kita terus mengingatkan kepada para peserta agar tidak melakukan kecurangan. Kita juga memastikan peserta yang lulus seleksi tersebut karena memang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Semua ditentukan oleh peserta itu sendiri,” tuturnya.

     

    Selain itu, dia menyebut, kesuksesan seseorang bukan ditentukan dengan status seseorang menjadi pegawai negeri.

     

    “Sukses ekonomi, sukses dalam keluarga maupun kesuksesan lainnya tidak hanya bisa digapai hanya dengan menjadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri hanya sebuah profesi dan kesuksesan bisa digapai dengan berbagai cara,” terangnya.

     

    Kepastian tidak adanya kecurangan seleksi CPNS di Sumsel juga ditegaskan Kepala Regional VII BKN Palembang Margi Prayitno.

     

    Dia mengatakan, tiga dari empat provinsi yang menjadi wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang, tidak ada ditemukan kecurangan.

     

    “Ada empat provinsi yang menjadi wilayah kerja kita diantaranya Sumsel, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Kita melakukan seleksi di tiga provinsi. Sementara Jambi tidak dilakukan, karena terkendala suatu hal. Semuanya berjalan baik,” tuturnya.

     

    Sedangkan Anggota DPR RI Guspardi Gaus menyebut, kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan seleksi CPNS.

     

    “Kita berharap kedepan kecurangan seleksi CPNS ini tidak terjadi. Seperti di Sumsel ini yang berjalan dengan baik,” katanya.(Jak)

  • Herman Deru Fasilitasi Pembangunan PTTUN Palembang 

    Herman Deru Fasilitasi Pembangunan PTTUN Palembang 

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Guna memudahkan akses bagi pencari keadilan, Gubernur Sumsel H. Herman Deru berkomitmen mendukung penuh dan siap memfasilitasi rencana pembangunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang.

    Pernyataan itu diungkapkan Herman Deru saat menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Dr Aripin Marpaung  dan rombongan, di ruang tamunya, Kamis (20/1/22).

     

    Gubernur Herman Deru di kesempatan ini mengatakan dengan tegas , Provinsi Sumsel merasa bangga karena ditunjuk sebagai wilayah pembangunan PTTUN yang baru. Hal itu menurutnya tentu sudah melalui pertimbangan khusus seperti kebutuhan yang meningkat dan lainnya.

    “Prinsipnya Pemprov Sumsel siap memfasilitasi pembangunan PTTUN Palembang. Agar kita bisa segera action, kita menunggu suratnya sebagai legal standing,” jelas Herman Deru.

    Lebih jauh Herman Deru mengatakan keberadaan PTTUN Palembang ini nanti diharapkan dapat semakin memenuhi kebutuhan para pencari keadilan khususnya di Sumsel.

    Untuk melangkah ke tahap berikutnya, Herman Deru mengatakan akan menugaskan Biro terkait guna memastikan dimana lokasi yang pas untuk pembangunan.

    Sementara itu Ketua PTTUN Medan Dr Aripin Marpaung  mengatakan sangat senang kehadiran mereka disambut positif oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru.

    Arifin menegaskan, tujuan utama mereka beraudiensi sesuai surat tertulis yang telah dikirimkan adalah terkait kebinakan pembangunan PTTUN Palembang. Hal ini tak lain untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2021 tepat di penghujung tahun. Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), yaitu di Palembang (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Manado (Sulawesi Utara).

    Dikatakan Aripin, pembentukan PTTUN ini butuh gerak cepat terlebih untuk penanganan perkara terkait Pilkada yang memang menjadi kompetensinya.

    “Menindaklanjuti amanat UU dan arahan MA serta urgensinya makanya kami beranikan diri audiensi kesini. Kami harap Pak Gubernur membantu ini sehingga pengadilan ini cepat hadir disini,” jelasnya.

    Menurut Aripin sesuai dengan Pasal 7, bahwa penyediaan fasilitas perkantoran PTTUN menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

    “Karenanya kami berterimakasih sekali sudah diterima disini untuk berkoordinasi,” tutupnya.(Rill)

  • Bantuan LKS Sasar Penerima Baru

    Bantuan LKS Sasar Penerima Baru

    SUARAPUBLIK.ID, Palembang -Pemerintah kembali melanjutkan Bantuan kepada Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) pada tahun 2022 melalui Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel melalui Dian Saputra, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Sumsel mengatakan jika bantuan ini nantinya akan tetap menyasar kepada 3 Klaster yakni Anak, Lanjut Usia, dan Disabilitas.

    “Jumlahnya masih sama dengan tahun 2021, untuk anak 50 orang, 65 lanjut usia dan 140 penyandang disabilitas,” kata Dian saat di temui di ruang kerjanya, Jumat (21/1/2022).

    Lanjut dia, yang berbeda dari bantuan ini adalah dari penerima itu sendiri. Setiap tahun bantuan yang akan disalurkan melalui LKS akan diterima oleh orang yang berbeda.

    “Bantuan itu untuk stimulan, hampir Rp1 miliar nilainya. Untuk pemerataan, agar mereka yang membutuhkan benar-benar dapat,” jelasnya.

    Bantuan yang diberikan itu merupakan usulan dari kabupaten/kota. Setelah diusulkan, diverifikasi Dinsos Sumsel sehingga penerimanya bukan orang yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bantuan yang diberikan ini sebagai tambahan kepada mereka yang belum tercover bantuan dari pusat dan kabupaten/kota. Bentuk bantuan yang diberikan berupa barang dan peralatan, bukan uang tunai.

    “DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sudah ada, hanya belum ditandatangani, saat ini masih prosea penyusunan kapan dilaksanakan. Kemungkinan akan diberikan pada pertengahan atau akhir tahun,” katanya.

    Untuk klaster anak akan diberi kebutuhan dasar seperti perlengkapan sekolah termasuk bagi lansia berupa makanan dan kebutuhan lainnya. Sementara disabilitas, akan dapat sesuai kebutuhannya, seperti kaki palsu, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar atau lainnya.

    “Secara total, jumlah penerima bantuan sosial ratusan ribu orang, nah pemberian bantuan ini ada yang langsung dari Kemensos atau kabupaten/kota,”tutupnya. (Jak)

  • Judul :  Sumsel Kembali Dipercaya Jadi Tuan Rumah Triathlon 2021

    Judul :  Sumsel Kembali Dipercaya Jadi Tuan Rumah Triathlon 2021

    Suarapublik.id, Palembang,

    Di bawah komando Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Provinsi Sumsel semakin dipercaya menjadi tuan rumah berbagai event bergengsi baik skala nasional hingga internasional. Juli mendatang misalnya, Sumsel kembali didaulat menjadi tuan rumah penyelenggara event Triathlon Tahun 2021 oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

    Sebelum penunjukan penyelenggaraa  event Triathlon ini, Sumsel juga dipercaya menjadi tuan rumah menjadi tuan rumah Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara (Pertikara) tingkat Nasional pada 2022 mendatang bahkan kini Provinsi Sumsel juga terus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang.

    Terkait kepercayaan yang diberikan Kemenpar ini, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengaku sangat bangga. Iapun optimistis Sumsel akan sukses menjadi penyelenggara karena sudah cukup berpengalaman menggelar event besar termasuk Triathlon.

    “Kita sambut dengan rasa kegembiraan kegiatan ini, terima kasih juga atas kepercayaanya Sumsel ditunjuk kembali untuk kegiatan yang sama, selain berpengalaman kita juga mempunyai venue yang lengkap,” kata Herman Deru saat menerima Tim dan Panitia Event Palembang Triatlhon 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (17/6).

    Dia menilai dengan adanya penyelenggaran event tersebut akan memberikan dampak khususnya bagi perekonomian di Sumsel.

    “Tentu event ini juga akan membangkitkan kembali ekonomi di Sumsel dimasa pandemi Covid-19, ucapnya.

    Di harap kepada Panitia agar event Triathlon dapat di promosikan dengan cara yang luar biasa. Bahkan disisi lain Herman Deru menginginkan nantinya Triathlon dapat diadakan di Sumsel tepatnya di Kabupaten OKU Selatan.

    Herman Deru beralasan untuk OKU Selatan dipilihnya selain sudah mengadakan dua kali kegiatan Siriwijaya Ranau Grand Fondo disana juga memiliki lokasi yang luar biasa karena hamparan danau ranau, ditambah lagi daerah itu memiliki berbagai macam ekonomi kreatif.

    “Saya ingin nanti triathlon ini dapat di laksanakan di OKUS, kita juga sudah menggelar kegiatan sriwijaya ranau grand fondo itu dua kali dengan peserta yang begitu banyak termasuk negara asing,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Event Nasional dan Internasional Kemmenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dessi Ruhati mengatakan dipilihnya Sumsel sebagai penyelenggaraan Triatlhon karena sudah memiliki pengalaman yang luar biasa.

    “Triathlon ini akan digelar pada 11 Juli 2021, kita pilih Sumsel Kota Palembang karena disini memiliki venue dengan kelengkapan yang bertaraf internasional,”katanya.

  • Herman Deru Hadiahi Kota Palembang Rp123 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur 

    Herman Deru Hadiahi Kota Palembang Rp123 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur 

    Suarapublik.id, Palembang,

     

    Tekad Gubernur Sumsel H.Herman Deru untuk menghadirkan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Sumsel terus diwujudkannya. Untuk Kota Palembang misalnya, tak tanggung-tanggung Herman Deru mengucurkan bantuan gubernur hingga Rp123 miliar lebih.

     

    Bantuan tersebut diserahkannnya secara simbolis saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palembang ke-1338, Kamis (17/6) pagi di Gedung DPRD Kota Palembang, Jakabaring.

     

    “Bantuan ini dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur Kota Palembang. Ini sebagai hadiah untuk ulang tahun Kota Palembang atas capaiannya yang semakin positif terutama dalam mempertahankan ekonomi di tengah pandemi,” ujar HD.

     

    Saat pandemi seperti ini kata Herman Deru Kota Palembang tentu dalam kondisi yang tidak mudah. Sebagai kota yang sangat bergantung pada sektor jasa dan pariwisata tentu ada saja estimasi yang meleset atau bahkan turun jauh dari target awal. Namun berkat kekompakan walikota dan wakilnya juga DPRD, Kota Palembang dapat tetap berjalan bahkan kesejahteraan masyarakat diklaim meningkat. Hal itu mampu dibuktikan Kota Palembang dengan beragam penghargaan yang berhasil diraih.

     

    “Ini membutuhkan kolaborasi, inovasi dan penyamaan persepsi. Makanya sejak perencanaan harus sinkron di kabupaten/kota. Apalagi Palembang sebagai ibukota provinsi dan Kota urban. Ini menjadi tantangan tersendiri agar tujuan utama mensejahterakan masyarakat terwujud” jelas Herman Deru.

     

    Terkait Covid, Herman Deru juga menghimbau Pemkot untuk tidak melihat dari satu aspek saja seperti kesehatan. Namun  aspek lain seperti ekonomi juga butuh diperhatikan juga aktivitas sosial masyarakatnya.

     

    “Jadi harus jeli dalam mengendalikan Covid ini. Karena Palembang ini pusat dari segala transaksi di Sumsel baik hasil perkebunan, pertanian dan lainnya. Ini penting dijaga karena inilah yang membuat Sumsel sejauh ini masih tangguh ekonominya di tengah pandemi,” tambah Herman Deru.

     

    Tak hanya membantu pembangunan infrastruktur Kota Palembang, dalam waktu dekat Herman Deru juga berencana mengajak Bupati dan Walikota melakukan terobosan ke pusat untuk menanyakan UU tentang Minerba. Menurutnya hal ini harus dibahas dengan duduk bersama guna meminimalisir dampak lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan.

     

    Sementara itu Walikota Palembang H. Harnojoyo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru atas inisiatifnya mengajak kepala daerah menghadap Menteri PUPR pada 2019 lalu. Sehingga revitalisasi Sungai Lambidaro disetujui menjadi salah satu proyek strategis naaional (PSN) yang kini tengah dalam pengerjaan.

     

    “Kita sangat berterima kasih karena revitalisasi Sungai Lambidaro ini terwujud berkat peran pak Gubernur,” kata Harnojoyo.

     

    Iapun mengucapkan selamat hari jadi Palembang 1338 kepada seluruh masyarakat Palembang. Dan mengajak semua pihak menjadikan moment hari jadi ini untuk meningkatkan semangat membangun Kota Palembang juga semangat mencegah penyebaran covid 19.

     

    ” Mari kita wujudkan strategi bersama di segala bidang dan semangat dalam setiap kegiatan pembangunan Palembang Darussalam 2023. Mohon dukungannya juga dalam program jangka menengah kota Palembang,” jelasnya.

     

    Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj R.A Anita Noeringhati, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Forkopimda Kota Palembang, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.(rill/jak)

  • CSIRT Sumsel Kolaborasi Dengan BSSN Tanggulangi Ancaman di Ruang Siber

    CSIRT Sumsel Kolaborasi Dengan BSSN Tanggulangi Ancaman di Ruang Siber

    Suarapublik.id, PALEMBANG,

     

    Pemerintah Provinsi Sumsel meluncurkan Computer Security  Incident Response Team (CSIRT). Peluncuran SUMSELPROV-CSIRT tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya bertempat di ballroom hotel Aryaduta Palembang, Rabu (16/6).

     

    Dimana untuk diketahui CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggungjawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber.

     

    Tidak hanya itu, dibentuk CSIRT tersebut juga bertujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada suatu organisasi.

     

    Wakil Gubernur Mawardi Yahya  mengatakan, pembentukan SUMSELPROV-CSIRT yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Sumsel tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menjamin keamanan masyarakat dalam menggunakan teknologi internet.

     

    “Ini satu langkah maju yang dilakukan Pemprov Sumsel. Kita ingin masyarakat, organisasi maupun lembaga di Sumsel aman dan nyaman dalam menggunakan teknologi internet. Kita ingin menciptakan budaya komunikasi internet yang baik,” kata Mawardi.

     

    Kemajuan pesat teknologi saat ini, lanjutnya, memang tidak bisa dihindari. Bahkan, tindak kejahatan pun saat ini kerap melakukan aksinya dengan memanfaatkan teknologi. Sebab itu, terobosan demi terobosan harus terus dilakukan agar serangan di ruang siber tersebut dapat diantisipasi.

     

    “Kita akui teknologi banyak membawa manfaat dan mempermudah kita dalam melakukan berbagai urusan baik perorangan, organisasi maupun lembaga. Termasuk juga dalam menjalankan pemerintahan ini. Tapi ini juga dapat menyebabkan kerugian jika tidak digunakan dengan bijak. Banyak orang yang bertanggung jawab memanfaatkan teknologi ini untuk mencari keuntungan,” paparnya.

     

    Dia menegaskan, terobosan ini akan diteruskan ke sejumlah daerah di Sumsel agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan teknologi internet tanpa gangguan.

     

    “Pembentukan CSIRT ini akan kita teruskan ke Kabupaten dan Kota untuk memberikan keamanan bagi para pengguna teknologi ini. Kita juga meminta bimbingan dari BSSN agar upaya ini berjalan maksimal,” pungkasnya.

     

    Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyebut, pembentukan SUMSELPROV-CSIRT tentu akan semakin meminimalisir terjadinya ancaman di ruang siber khususnya di Sumsel. Terlebih, Sumsel sendiri memiliki tim yang dinilai cukup baik.  Bahkan dia mengapresiasi langsung terbentuknya tim yang diberi nama SUMSELPROV-CSIRT.

     

    “Jika dilihat, tim CSIRT di Sumsel ini sudah sangat maju dan terbaik di Indonesia dibanding daerah lain. Dengan tim tersebut tentu Sumsel akan siap menghadapi serangan di ruang siber yang sewaktu-waktu mungkin terjadi,” kata Hinsa yang saat peluncuran tersebut hadir secara virtual.

     

    Menurutnya, ada dua kategori ancaman yang kerap terjadi di ruang siber seperti ancaman tindak kejahatan dan human error. Dimana ancaman tersebut meliputi ancaman teknis teknis dan sosial.

     

    “Ruang siber ini kerap dijadikan sarana tindak kejahatan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan di beberapa kasus, ruang siber juga dijadikan tempat perekrutan para teroris,” terangnya.

     

    Dia menjelaskan, SUMSELPROV-CSIRT juga akan terus berkoordinasi dengan BSSN untuk menanggulangi ancaman diruang siber.

     

    “SUMSELPROV-CSIRT akan selalu terhubung dengan BSSN sehingga kita bisa terus berkolaborasi dalam penanggulangan ancaman di ruang siber,” imbuhnya.

     

    Dia menyebut perhatian Gubernur Sumsel H.Herman Deru terhadap keamanan siber di Provinsi Sumsel sangat tinggi dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat.

     

    “Sejalan dengan tujuan BSSN di bentuklah Sumselprov CSIRT untuk menanggulangi keamanan siber agar semua data dan informasi yang tersimpan selalu dalam situasi aman, terkendali,” tandasnya.