Suara Publik –

Tag: Wakil Bupati

  • Dijanjikan Segera Jadwalkan Pelantikan

    Dijanjikan Segera Jadwalkan Pelantikan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG –

     

    Masyarakat Muara Enim yang mengaku meminta agar segera dialkukan pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah kembali mendatangi kantor Gubernur Sumsel.

     

    Kedatangan mereka kali ini usai aksi demonstrasi yang mereka lakukan kemarin, untuk bertemu Gubernur Sumsel Herman Deru.

     

    Ditemui usai pertemuan mereka dengan Gubernur, salah satu perwakilan masyarakat Muara Enim Pro Kaffa Junizar menjelaskan jika Gubernur sesegera mungkin menjadwalkan pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffa sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim. Namun sebelum itu Gubernur akan mengumpulkan Forkompinda untuk mengatur jadwal.

     

    “Hasilnya, gubernur berjanji akan memanggil forkompinda untuk berkoordinasi terkait jadwal pelantikan,” jelasnya, Selasa (11/1/2023).

     

    Ia mengatakan, pemangilan forkompinda tersebut untuk menentukan jadwal pelantikan Wabup Muara Enim. Juga, koordinasi dan konsulidasi. Rencananya, Forkompinda tersebut akan dilakukan dalam minggu ini dan setelahnya baru ditentukan jadwal pelantikannya.

     

    Junizar menekankan jika belum juga ada pemanggilan dan pelantikan hingga bulan ini. Maka pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar.

     

    “Untuk itu kita mengharapkan Wabup Kabupaten Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah segera dilantik di bulan Januari inilah. Jika tidak kita akan melakukan aksi besar-besaran,” cetusnya.

     

    Sedangkan Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan jika pihaknya akan melakukan pertemuan terlebih dahulu. “Nanti hasil pertemuan akan dijadikan masukan. Jadi kita panggil dulu untuk bahas muara Enim,” terangnya.

  • Massa : Penundaan Pelantikan Wabup Muara Enim Disinyalir Terencana Sistematis dan Masiv

    Massa : Penundaan Pelantikan Wabup Muara Enim Disinyalir Terencana Sistematis dan Masiv

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Ratusan masyarakat Muara Enim mengelar aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa, (10/1/2023).

     

    Dalam aksi ini peserta aksi mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru untuk segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim sesuai SK Kemendagri.

     

    Koordinator Aksi, Junizal mengatakan pihaknya memberikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Diantarannya segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah menjadi Wabup Muara Enim sesuai SK Kemendagri.

     

    Kemudian, memecat Pj Bupati Kurniawan sebagai Pj Bupati sesuai SK Kemendagri.

     

    Serta meminta Gubernur Sumsel segera mengatur jadwal pelantikan Wabup Muara Enim di bulan Januari 2023 ini.

     

    “Jika Gubernur Sumsel tidak menandatangani perjanjian kapan pelantikan Wabup Muara Enim ini di bulan Januari ini kami akan mengelar aksi demo terus menerus. Serta kami akan mengajak ribuan bahkan ratusan ribu warga Muara Enim mengelar aksi disini,” kata Junizal, Selasa (10/1/2023).

     

    Ia menilai SK Kemendagri yang telah diserahkan pada 27 Desember 2022 lalu yang berisi pemecatan Pj Bupati Muara Enim otomatis membuat jabatan Pj Bupati Muara Enim kosong.

     

    Sehingga kosongnya pemimpin Muara Enim ini tidak menjadi alasan lagi Gubernur Sumsel untuk segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wabup Muara Enim.

     

    Peserta aksi lainnya dari Perwakilan LSM Muara Enim, Agus Putra mengatakan SK Kemendagri itu membuat Pj Bupati otomatis sudah kosong sejak akhir tahun lalu.

     

    “Kami masyarakat Muara Enim sudah menunggu lama sekali pemimpin ‘kandung’ bertahun-tahun. Dan bukan pemimpin ‘tiri’ yakni Pj Bupati,” jelasnya.

     

    Selain itu, ia menilai SK Kemendagri yang sudah dikeluarkan tersebut juga otomatis mengugurkan sengketa di PTUN Palembang.

     

    “Jadi kami meminta kepada Gubernur Sumsel dan Pj Bupati jangan mengkesampingkan perintah Kemendagri. Penundaan ini kami menilai sangat terencana sistematis dan masiv,” jelasnya

  • Ada Warga yang Tolak Pelantikan Wabub Muara Enim, Deru : Belum Ada PTUN

    Ada Warga yang Tolak Pelantikan Wabub Muara Enim, Deru : Belum Ada PTUN

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Puluhan Masyarakat yang mengatas namakan Masyarakat Muara Enim mendatangi kantor Gubernur Sumsel guna menolak dilantiknya Usmarwi Kaffah sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim.

     

    Adriansyah, Juru Bicara (Jubir) aliansi Masyarakat Muara Enim Menggugat mengungkapkan, rencana pelantikan Bupati Muara Enim dinilai cacat hukum. Ia meminta agar Gubernur Sumsel Herman Deru menunda pelantikan sembari menunggu PTUN.

     

     

    “Jika pelantikan ini tetap dilakukan jelas sangat melukai hati masyarakat Muara Enim,” ungkapnya.

     

     

    Dijelaskan Adriansyah, pelantikan tersebut seharusnya belum bisa dilaksanakan lantaran masih menunggu keputusan PTUN yang hingga kini belum kunjung dikeluarkan pasca dilayangkan gugatan dari beberapa aliansi di Kabupaten Muara Enim. Apalagi SK pelantikan Wabup Muara Enim telah dikeluarkan dan diserahkan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru.

     

     

    “Kami minta pelantikan ini bisa ditunda sementara menunggu hasil gugatan dari PTUN,” pintanya.

     

     

    Sementara itu menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel Herman Deru belum adanya PTUN dan banyak Prodan Kontra juga menjadi pertimbangan. Deru mengatakan dia tetap memperhatikan mekanisme dan UU yang ada.

     

    “Paling Penting bahwa kenyamanan msyarakat dimana semua pelayanan kesehatan, pembangunan , pendidikan dan sector lainnya harus berjalan. Apa yang ada ini akan jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan tentu butuh banyak refrensi untuk memutuskan sebagai Dissenting opinion. Ya atau tidak nanti atau sekarang,” jelasnya.