Suara Publik –

Tag: Kantor Gubernur

  • Ricuh! Puluhan Massa Aksi Demo ‘Wajah Gelap Pendidikan Sumsel’ Paksa Masuk Temui Gubernur

    Ricuh! Puluhan Massa Aksi Demo ‘Wajah Gelap Pendidikan Sumsel’ Paksa Masuk Temui Gubernur

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Puluhan massa aksi demo dari gabungan berbagai organisasi seperti HMI, BEM PGRI, LMBD dan lain-lain menggeruduk kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna menyoroti dunia pendidikan di Sumsel yang bertepatan di Hari Pendidikan Nasional, Jum’at 2/5/2025).

    Dalam aksi yang dilakukan, para pendemo datang dengan suasana yang kondusif dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk menyampaikan langsung seluruh aspirasi terkait dunia pendidikan.

    Dari pantauan di lapangan, sejumlah massa mebakar ban di halaman kantor Gubernur Sumsel sekitar pukul 17.00 WIB sembari menyampaikan orasi.

    Kemudian, di tengah aksi berjalan hadir langsung Kepala Bidang SMK Andi Bobby Wahyudi untuk menemui massa aksi demo. Namun, para massa tetap menginginkan Gubernur turun langsung menemui mereka.

    “Kami menyoroti dunia pendidikan yang sekarang menjadi ajang komersialisasi, di mulai dari uang iuran komite, penyalahgunaan dana bos, serta bobrok nya aturan PPDB,” kata Koordinasi Aksi Ade Syawal saat Aksi.

    Berikut tuntutan yang disampaikan massa aksi demo kepada pemerintahan provinsi selambat-lambatnya satu bulan pasca aksi hari ini.

    1. Segera realisasikan sekolah rakyat di Sumatera Selatan

    2. Hapus komite sekolah serta kembalikan sekolah gratis

    3. Segera realisasikan perbaikan fasilitas secara menyeluruh dari tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK/MA di Sumatera Selatan

    4. Transparansi seluruh anggaran Bos sekolah di Sumatera Selatan yang diduga tidak jelas pemakaiannya

    5. Percepat pelantikan seluruh PPPK di Sumatera Selatan minimal paling lambat 1 bulan ini

    6. Copot seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang terlibat dalam kegagalan PPDB 2024

    7. Mempertanyakan program pemerintah PSB selama 5 tahun yang tidak terealisasikan

    8. Perjelas aturan PPDB 2025 yang pro terhadap masyarakat dan batalkan aturan PPDB 2024

    9. Bentuk satgas pencegahan tindakan asusila di seluruh ruang lingkup pendidikan Sumsel

    10. Tolak militerisme masuk kedalam ruang lingkup dunia pendidikan Sumsel

    11. Lawan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan

    12. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis

    Setelah satu jam aksi berlangsung, keadaan mulai memanas dan berujung ricuh. Para personel polisi yang bertugas mengamankan terpaksa mendorong paksa massa untuk keluar dan menutup pagar.

    Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Harryo Sugihhartono menyebut sebanyak 450 personel diturunkan untuk pengamanan aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi tersebut.

    “Kami menurunkan 450 personel, termasuk brimob dari Polda Sumsel untuk mengamankan aksi demo yang berjumlah kurang lebih 30 orang,” kata Haryo saat dibincangi usai demo.

    Ia mengungkapkan tidak ada insiden pemukulan dalam aksi demo tersebut.

    “Hanya ada dorongan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Dua orang yang sempat diamankan juga sudah dilepas,” jelasnya.

    Haryo mengimbau agar para pendemo tetap kondusif saat menjalankan aksi dan dapat bekerjasama dengan baik.

    “Kami mengimbau kepada rekan tolong jangan mendadak penyampaian minimal tiga hari karena kita dapat mempersiapkan menjanjikan untuk nanti menjumpai aspirasi kepada siapa. Sehingga aspirasinya setidak-tidaknya tersampaikan. Seperti hari ini, mereka menyampaikan akan melakukan aksi saat subuh tadi. Kan kami semua ini pasti ada kegiatan,” tegas dia. (Tia)

  • Aktivitas Terganggu Pengguna Sungai Lalan Demo ke Kantor Gubernur

    Aktivitas Terganggu Pengguna Sungai Lalan Demo ke Kantor Gubernur

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sulit beraktivitas serta harus memutar untuk menuju lokasi tujuan, Puluhan masa yang tergabung dari Aliansi Pengguna Sungai Lalan mendesak Pemprov Sumsel untuk segera membangun kembali Jembatan Lalan P.6 yang ambruk akibat ditabrak kapal tongkang.

    “Orang-orang di daerah terisolir tidak dapat mencari nafkah, dan anak-anak yang harus pergi ke sekolah harus putar arah, bahkan beberapa memilih untuk tidak pergi ke sekolah karena jalan yang dilalui sangat jauh dan berbahaya,” kata Koordinator Aksi, Diki dalam orasi, Senin (26/8/2024).

    Lanjutnya, tak bisa dibayangkan berapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha angkutan kapal tongkang dan dermaga, di mana ribuan tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada sektor angkutan sungai akibat kebijakan tersebut.

    “Banyak orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini dan menggantungkan hidup mereka pada industri ini,” ungkapnya.

    Lanjutnya, pihaknya mendesak Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel untuk segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan agar dapat dilalui dan digunakan sebagaimana mestinya, serta memulihkan fungsinya sesuai peruntukan demi kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.

    “Selain itu, kami meminta pemerintah untuk tidak mengganggu aktivitas transportasi di Sungai Lalan dan segera membantu memperbaiki kerusakan Jembatan P6 dengan membersihkan jalur Sungai Lalan yang penuh dengan reruntuhan jembatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas PUBMTR Sumsel, Ridwan mengatakan bahwa saat ini Pemprov Sumsel sudah melakukan rapat untuk pembangunan jembatan dan pembersihan puing-puing jembatan yang ada.

    “Kita sudah melakukan rapat pembahasan terkait ambruknya jembatan ini untuk membahas kerusakan jembatan ini, dan kami juga telah memanggil para pengusaha dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perbaikan atau pembangunan Jembatan Lalan P.6,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa hasil rapat yang sudah dibahas bersama dengan Pj Gubernur Sumsel dan juga stakeholder lainnya akan keluar pada minggu ini. Dan juga sudah mendesak kepada perusahaan-perusahaan maupun asosiasi untuk bertanggung jawab.

    “Minggu ini akan ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan jembatan tersebut. Diharapkan pada hari Selasa atau Rabu nanti, asosiasi mereka sudah mencapai kesepakatan,” ungkapnya.