Tag: DPRD Kota Palembang

  • Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang Bahas 8 Laporan

    Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang Bahas 8 Laporan

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna Ke- 7 MP.1 yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Palembang, Jalan Gub HA Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU I, Palembang. Senin (23/5/2022)

    Dalam rapat yang di pimpin oleh Wali kota Palembang ini membahas 4 laporan, 1. Laporan Bapemperda DPRD Kota Palembang terhadap pembahasan 3 rancangan peraturan daerah dan persetujuan bersama, 2. Pendapat akhir Walikota terhadap 3 rancangan peraturan daerah, 3. Laporan reses anggota DPRD Kota Palembang.

    kemudian ke- 4. Penutupan masa persidangan I Tahun 2022, 5. Pembukaan masa persidangan II Tahun 2022, 6. Perpindahan susunan alat kelengkapan anggota DPRD kota Palembang, 7. Pengumuman perubahan susunan keanggotaan fraksi partai PKS.

    Dan ke- 8. Pengumuman pemberhentian pimpinan DPR dan pengumuman pengganti pimpinan DPRD sisa masa jabatan 2019 – 2024 fraksi partai PDI Perjuangan.

    Rapat ini sendiri dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin SH, Walikota Palembang, Harnojoyo, Wakil Walikota, Fitrianti Agustinda, dan semua anggota DPRD Kota Palembang, serta instansi Pemerintah Kota Palembang.

    Walikota Palembang Harnojoyo mengapresiasi 3 rancangan perda.

    “Kami atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih banyak kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah menyelesaikan Perda itu sehingga bisa kita terapkan ditengah-tengah masyarakat,”katanya usai rapat.

    Adapun usulan yang telah disampaikan pada saat reses dijelaskan Harno tentu akan
    di tindak lanjuti.

    “Kita akan mengevaluasi serta menindaklanjuti apapun yang telah disampaikan saat reses namun pada saat pelaksanaan disesuaikan dengan keuangan daerah,” ungkapnya.

    Sementara Ketua DPRD Kota Palembang melalui Wakil Ketua DPRD kota Palembang dari Partai Gerindra Adzanu Getar Nusantara SH mengatakan rapat paripurna pada hari ini memakan waktu yang cukup lama karena banyak sekali agenda, kurang lebih ada 8 agenda paripurna.

    “Cukup lama rapat paripurna, ada 8 agenda dan ada beberapa kegiatan paripurna yang memang benar – benar menyita waktu kita antara lain laporan reses di komisi – komisi serta yang paling hikmad adalah paripurna perubahan alat kelengkapan dewan karena tadi ada tambahan usulan pergantian pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan, jadi memakan waktu,” katanya.

    Menurutnya, karena untuk perubahan alat kelengkapan dewan itu ada tahapan pengumuman nama – nama kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan struktur di komisi – komisi. “Inilah yang membuat waktu kita rapat paripurna ini cukup panjang,” ujarnya.

    Lanjutnya, hasil laporan reses akan diteruskan kepada pemerintah kota yang nantinya akan di follow up dari DPRD melalui anggota yang duduk di komisi – komisi.

    “Akan ada anggota komisi – komisi dan alat kelengkapan yang baru setelah hasil paripurna hari ini, kawan kawan yang ada di komisi yang akan mem follow up bagiamana laporan dari reses, dari dapil dapil yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan mitra mereka di komisi masing – masing,” jelasnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hasil reses seputar masalah sarana prasarana, infrastruktur – infrastruktur itu baik jalan parit kemudian penerangan lampu.

    “Suatu hal yang menjadi PR bagi di pemerintah kota dimana perlu kita ketahui mungkin karena keterbatasan anggaran pada saat Covid 19, banyak anggaran pembangunan yang. Harapan kedepan setelah vandemi ini sudah cukup landai anggaran pemerintah kota, PAD meningkat kita akan berangsur angsur untuk mengalokasikan kembali,” tutupnya.

  • Anggota DPRD Palembang Dapil II Lakukan Reses, Mulyadi : Jembatani Kepentingan Masyarakat 

    Anggota DPRD Palembang Dapil II Lakukan Reses, Mulyadi : Jembatani Kepentingan Masyarakat 

    Suarapublik.Id, PALEMBANG – Anggota DPRD Palembang kembali melakukan reses masa persidangan I tahun 2022 untuk menyerap aspirasi konstituen Daerah pemilihan (Dapil) II Palembang.

    Bukan hanya masyarakat yang hadir, dengan semangat nya tokoh pemuda dan sari kalangan mahasiswa pun hadir untuk menyampaikan aspiarasi mereka.

    Foto bersama Anggota DPRD Palembang Dapil II saat Reses pertama Masa Persidangan I

    Reses Dapil II meliputi Kecamatan Alang Alang Lebar, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Kemuning, berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 sampai 1 April.

    Reses hari pertama Bertempat di Gedung UT pusat kajian sejarah Sumsel kecamatan Alang Alang lebar Palembang, dan Puskesmas Ounti Kayu.

    Ketua Daerah Pemilihan II Mulyadi, mengatakan, kegiatan reses ini menjembatani kepentingan masyarakat dan juga temu kangen dengan Anggota dewan dapil II ini menyanpaikan aspirasi masyarakat.

    “Kita akan membawa hasil reses ini ke Pemerintah untuk di tindaklajuti apa keiningan masyarakat, ” Kata politisi Demokrat

    Sementara itu Camat Alang Alang lebar Syariansyah Ismail, Mengucapka terimah kasih kepada masyarakat dan Anggota DPRD yang hari ini bisa bertemu.

    “Aspirasi masyarakat langsung disampaikan dan berjalan baik, ” Ujar dia.

    Hal yang sama juga disampaikan Camat Sukarami M Fadli dan Kemuning Irman. Reses ini berakhir di kecamatan Sukarami.

    Adapun Anggota DPRD II hadir, Sri Wahyuni (Gerindra) , Azhari Hari (PAN) , Paidol Barokat (PPP), Sutami (PKB), Danu Mirwando (Nasdem), M Normansyah (Gerindra), Ridwan Saiman, Ali Syakhban. (ADV)

  • Reses Anggota DPRD Palembang Dapil II di Sambut Antusias

    Reses Anggota DPRD Palembang Dapil II di Sambut Antusias

    Suarapublik. Id PALEMBANG-Anggota DPRD Palembang kembali melakukan reses masa persidangan I tahun 2022 untuk menyerap aspirasi konstituen Daerah pemilihan (Dapil) II Palembang.

     

    Bukan hanya masyarakat yang hadir, dengan semangat nya tokoh pemuda dan sari kalangan mahasiswa pun hadir untuk menyampaikan aspiarasi mereka.

     

    Reses Dapil II meliputi Kecamatan Alang Alang Lebar, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Kemuning, berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 sampai 1 April.

     

    Reses hari pertama Bertempat di Gedung UT pusat kajian sejarah Sumsel kecamatan Alang Alang lebar Palembang, dan Puskesmas Ounti Kayu.

    Ketua Daerah Pemilihan II Mulyadi, mengatakan, kegiatan reses ini menjembatani kepentingan masyarakat dan juga temu kangen dengan Anggota dewan dapil II ini menyanpaikan aspirasi masyarakat.

     

    “Kita akan membawa hasil reses ini ke Pemerintah untuk di tindaklajuti apa keiningan masyarakat, ” Kata politisi Demokrat ini, Rabu (30/3/2022).

     

    Sementara itu Camat Alang Alang lebar Syariansyah Ismail, Mengucapka terimah kasih kepada masyarakat dan Anggota DPRD yang hari ini bisa bertemu.

     

    “Aspirasi masyarakat langsung disampaikan dan berjalan baik, ” Ujar dia

     

    Adapun Anggota DPRD II hadir, Sri Wahyuni (Gerindra) , Azhari Hari (PAN) , Paidol Barokat (PPP), Sutami (PKB), Danu Mirwando (Nasdem), M Normansyah (Gerindra).

  • Fraksi PKS, Tolak Pembangunan PLTSA,  Nilai hanya menguntungkan PT IGP

    Fraksi PKS, Tolak Pembangunan PLTSA,  Nilai hanya menguntungkan PT IGP

    Suarapublik. Id PALEMBANG- Fraksi PKS DPRD Palembang menolak Rancangan Perubahan Perjanjian Kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah kota, kami menilai bahwa  solusi ini cukup efektif tapi ternyata tidak efisien. Kami mempunyai dua alasan mengapa kami menilai perjanjian ini tidak efisien.

     

    “Solusi yang perlu dilakukan pemerintah kota Palembang adalah solusi yang betul-betul efektif dan efisien. efektif maksudnya betul-betul mengatasi masalah sampah secara menyeluruh, efisien maksudnya biaya yang dikeluarkan memang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,”kata Hibbani, Selasa (01/03/2022) saat paripurna

     

    Menurut Hibbani, masalah sampah di kota Palembang adalah masalah yang memang sangat memerlukan perhatian serius oleh pemerintah kota Palembang dan pihaknya sepakat perlu dicari terobosan-terobosan baru guna mencari solusi atas permasalahan sampah di kota Palembang.

     

    “Apa lagi yang akan mengelola PLTSA, dari PT Indo Green Power yang merupakan perusahaan asing adalah perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), mereka akan mendapatkan revenue/penghasilan dari menjual listrik kepada PLN, ” Ujar dia

     

    Satu lagi sambung Hibbani, bahan baku yang mereka dapatkan bersumber dari sampah dengan kriteria dan kuota tertentu yang akan dipasok oleh pemerintah kota Palembang. Atas pasokan bahan baku sampah, PT IGP mendapatkan revenue lagi dengan istilah (Biaya Layanan Pengolahan Sampah). sumber revenue PT IGP berasal dari APBD kota Palembang,”ujarnya.

     

     

    Jadi kesimpulannya PT IGP mendapatkan revenue dua kali, yakni ketika mereka menerima bahan baku dan ketika mereka menjual barang jadi.  Walaupun ini mungkin saja terjadi dalam bisnis, tapi ini termasuk model bisnis yang tidak lazim.

     

     

    “Dimana PT IGP mendapatkan dua sumber penghasilan, sedangkan pemerintah kota tidak mendapatkan apa-apa, selain masalah sampah yang janjinya akan teratasi,”ungkapnya.

     

     

     

    Alasan APBD, Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang dikenakan sebesar Rp. 400.000/ton, mengakibatkan APBD kota Palembang terbebani lebih dari 100 Milyar setiap tahunnya, bahkan di tahun ketiga sudah menyentuh angka 160 Milyar lebih.  Hal ini sangat-sangat membebankan APBD, Apalagi beberapa tahun belakangan ini ternyata APBD Palembang defisit dan sering menyisakan utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga.

     

     

    “Dikhawatirkan Biaya Layanan pengolahan sampah ini justru akan mengganggu pembangunan di kota Palembang, mengingat banyaknya anggaran yang tersedot untuk BLPS.Memang pemerintah kota dijanjikan subsidi dari pusat namun karena penetapan subsidi dari pusat ini hanya berdasarkan Peraturan Presiden, maka subsidi dari pemerintah pusat tidak bisa dipastikan berapa besarnya dan berapa tahun subsidi akan dibayar,”jelasnya.

     

     

    Terkahir karena dua alasan tersebut fraksi PKS Kota Palembang menyatakan tidak menyetuju Perubahan Perjanjian Kerjasama Pengolahan sampah secara termal kota Palembang.

  • BK DPRD Palembang Periksa Sri Wahyuni, Zainal Dan Saksi

    BK DPRD Palembang Periksa Sri Wahyuni, Zainal Dan Saksi

    Suarapublik. Id PALEMBANG- Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Doni Prabowo mengatakan, pihak nya akan menindaklanjuti laporan Sri Wahyuni Terhadap Ketua DPRD Palembang.

     

    Dalam hal ini pihak menjadwalkan pemangilan pelapor, Telapor Dan saksi terkait Pelaporan Mantan wakil ketua DPRD Sriwahyuni yang diberhentikan Sri Wahyuni dari kursi Pimpinan DPRD Palembang.

     

    “Hari ini kita sudah melakukan rapat internal, hasil rapat akan memutuskan untuk Memangil pelapor, terlapor Dan saksi, ” Kata Ketua BK DPRD Palembang Doni Prabowo

     

    Lalu setelah dipanggil baru lah, BK akan mengumumkan secara terbuka terkait laporan mantan wakil ketua DPRD Palembang Sri Wahyuni.

     

    “Secapatnya hasil pemeriksaan pelapor, terlapor Dan saksi, akan diumumkan, ” Katanya.

     

    Anggota yang fraksi yang had it dalam rapat internal BK tersebut, dony Prabowo, promise Wijaya, sudirman, idrus rofik

     

    Untuk diketahui, pada rapat paripurna DPRD Palembang, Rabu (23/2/2022), telah diumumkan nama Adzanu Getar Nusantara sebagai Wakil Ketua DPRD Palembang gantikan Sri Wahyuni, untuk sisa jabatan 2019-2024.

     

    Pengumuman itu disampaikan oleh, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, atas dasar surat DPP Gerindra, Nomor : 11-0342/kpts/DPP-GERINDRA/2021, tentang pimpinan DPRD dan ketua fraksi DPRD kota Palembang TA 2011-2024, tertanggal 19 November 2021.

     

    Selanjutnya, surat dari DPD Gerindra Sumsel Nomor :SS/01.008/A/DPD-GERINDRA/2022, perihal usual perubahan alat kelengkapan dewan di DPRD kota Palembang, tertanggal 13 Januari 2022.

     

    Terkahir surat dari DPC Gerindra kota Palembang, nomor : SS.01/01.026B/DPC-GERINDRA/2022, tertanggal 13 Januari 2022, perihal usulan perubahan alat kelengkapan dewan.

     

    Dimana DPD Gerindra Sendiri melakukan roling pucuk Pimpinan DPRD Palembang Sri Wahyuni tertuang dalam surat DPP Gerindra, Nomor: 11-0342/kpts/DPP-GERINDRA/2021.

     

    Tentang Pimpinan DPRD Palembang dan ketua Fraksi DPRD kota Palembang TA

     

    tertuang dalam surat DPP Gerindra, Nomor : 11-0342/kpts/DPP-GERINDRA/2021. Isinya tentang  pimpinan DPRD dan ketua Fraksi DPRD Kota Palembang TA 2011-2024. Surat tertanggal 19 November 2021

     

     

    Fraksi Partai Gerindra Rolling wakil Ketua DPRD Palembang. DPP Gerindra menunjuk Azanu Gentar Nusantara menggantikan Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD.  Penetapan pergantian pimpinan dewan rapat paripurna, Rabu (23/2).

     

    Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, menyampaikan pengumuman Pergantian pimpinan itu. Menurutnya, gerindra rolling wakil ketua DPRD Palembang itu,

  • IPAL tak Sesuai Komisi III DPRD Palembang Hentikan Pembangunan Hotel IBIZ Sementara

    IPAL tak Sesuai Komisi III DPRD Palembang Hentikan Pembangunan Hotel IBIZ Sementara

    Suarapublik. I’d PALEMBANG – Menggeliat nya kembali pembangunan Hotel Ibiz yang Terletak di Japan Letkol Iskandar kelurahan 15 ilir kecamatan IT I Palembang kembali mendapat sorotan open Komisi III DPRD Kota Palembang.

     

    Dikomandoi Ketua Komisi III Firmansyah Hadi bersama 3 Anggota DPRD, Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas pekerjaan Umum Penataan Ruang, menemukan instalasi pengelolaan lingkungan tidak sesuai.

     

    Serta banyaknya behel keluar dari tanah Dan keamanan jaring pengaman sedikit. Anggota Komisi III DPRD Palembang M Hidayat, mengatakan, jika sidak dilakukan komisi III ini pertanyakan pembangunan.

     

    “Kita bersama DLHK Palembang sidak melihat kembali Kelengkapan dokumen, setelah bersama kita lihat IPAL kita menemukan Hotel Ibiz ini belum melakukan Perbaikan dokumen IPAL, ” Jelas Dayat, Senin (07/02/2022)

     

    Lanjut politisi Golkar ini, setelah melihat dilapangan pihaknya meminta secepat nya management Ibiz segera melakukan Perbaikan Dan melapor kan hasil Perbaikan.

     

    Selling itu dirinya meminta, pihak PT Waringin untuk memenuhi unsur keselamatan bail pekerja maupun masyarakat.

     

    “Itu besi behel banyak keluar dari jalan, begitu juga jaring pengaman sudah bolong Dan tidak melapisi seluruh gedung, ” Kata dia

     

    Dirinya menegaskan kepada Manajemen Ibiz untuk, menghentikan pembangunan hotel ibis sementara setelah Kelengkapan safety di lengkapi.

     

    “Kita minta hari pembangunan di hentikan sementara, boleh melakukan pekerjaan kembali setelah Kelengkapan safety di Perbaikan, ” Ujarnya

     

    Sementara itu Head Legal Thamrin Group Rudi Hartono, mengatakan apa yang di minta oleh Anggota dprd Palembang untuk memenuhi keamanan apa yang disebutkan oleh Anggota DPRD Akan di penuhi, juga revisi dokumen IPAL akan segera dilakukan Perbaikan.

     

    “Semua nya akan kita penuhi, termasuk Penghentian sementara pembangunan, ” Singkatnya