Suara Publik –

Tag: Aksi Masa

  • Rekan Indonesia Sumsel: Sehat adalah Hak, Bukan Komoditas, Tuntut Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua!

    Rekan Indonesia Sumsel: Sehat adalah Hak, Bukan Komoditas, Tuntut Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua!

     

    PALEMBANG-SUMSEL, Suarapublik.id – Momentum Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2025 (HKN) 2025, Puluhan massa dari Relawan kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Sumsel melakukan Aksi Unjuk rasa di Kota Palembang, Provinsi Sumsel.

    Tampak dalam pantauan wartawan dilapangan Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Sumsel dengan cuaca gerimis hujan, massa aksi terlebih dahulu melakukan pembagian selebaran kesehatan di simpang lima lampu merah DPRD Propinsi sumsel dan lanjut di Halaman DPRD Propinsi sumsel.

    Dalam selebaran tertulis banyak hal mengenai persoalan kesehatan. Menyoroti viralnya kasus tenaga medis yang diintimidasi bahkan kontak fisik di kabupaten Muba dan di salah satu Rumah Sakit di Kota Prabumulih yang mengakibatkan tim medis tertekan.

    Perlu juga disoroti mengenai pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (Faskes). Beberapa temuan dilapangan, adanya laporan keluarga pasien yang mendapat pelayanan fasilitas rawat inap bagi pasien BPJS hanya 3 hari. Atau, perihal keluhan keluarga sulitnya bayi baru lahir untuk mendapat Suntik Hepatitis B-0 di rumah sakit. Atau, terbatasnya surat sakit dari dokter atau faskes bagi pekerja/buruh.

    Dan, mengenai ke gawat daruratan, ada kondisi pasien yang masuk ke IGD harus mengalami penolakan atau membayar.

    Disampaikan juga koordinator aksi, bung avir, peringatan Hari Kesehatan Nasional 2025 diperingati unjuk rasa serentak oleh Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN INDONESIA) di 10 Kota di indonesia.

    Momentum HKN 2025 harus dijadikan ajang untuk menegaskan kembali bahwa kesehatan adalah hak, bukan komoditas.

    Bertema Nasional: “Sehat adalah Hak, Bukan Komoditas: Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua!”

    Lanjutnya Avir, Rekan Indonesia menegaskan:

    1. Tolak komersialisasi layanan kesehatan.

    2. Perluas akses kesehatan bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, dan difabel.

    3. Negara wajib menjamin layanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.

    4. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat

    Sementara itu, dala orasinya, Koordinator lapangan unjuk rasa, bung Krisna menambahkan bahwa Rekan Indonesia Sumsel menuntut :

    1. Hapuskan Denda Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan (pepres no.64/2020 pasal 42).

    2. Cabut Pepres No. 82/2018 tentang JKN.

    3. Cabut Permenkes No.47/2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

    4. Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Tanpa Syarat.

    5. Pak Menkes Ngopi Yuk Biar Gak Bikin Susah Rakyat Lagi !!

    6. Bangun Preventif & Promotif Kesehatan Berbasis Partisipasi Aktif Rakyat.

    7. Ubah Batas Maksimal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dari 24 Bulan Jadi 3 Bulan.

    8. Alat Kesehatan Canggih Wajib Dicover BPJS Kesehatan.

    9. Menkes BGS = Menteri Kesehatan Budi Gemar Shopping.

    10. Perlindungan Keamanan Nakes Dari Tindak Kekerasan.

    Selang beberapa saat pihak Anggota DPRD Propinsi yang diwakilkan komisi V menerima dan menyampaikan terima kasih atas penyampaian aspirasi masyarakat Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Sumsel dan meneruskan aspirasi nasional ke Jakarta serta mengundang bertatap muka secara formal membahas persoalan kesehatan bersama komisi V dalam beberapa pekan kedepan. (red**)

     

  • Gubernur Sumsel: Ini Aksi Anarkis, Bukan Aspirasi

    Gubernur Sumsel: Ini Aksi Anarkis, Bukan Aspirasi

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru angkat bicara soal aksi perusakan yang terjadi di Gedung DPRD Provinsi Sumsel dan pada Minggu dini hari.

    Deru menyampaikan jika insiden itu bukan bagian dari penyampaian aspirasi, melainkan tindakan yang sengaja dilakukan untuk merusak.

    “Kalau kejadiannya jam 2 pagi, jelas ini bukan demo. Ini tindakan anarkis yang sengaja dirancang,” kata Deru di Griya Agung, Minggu pagi (31/8/2025).

    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Ia menekankan pentingnya menyampaikan pendapat dengan cara yang damai dan tidak merusak.

    “Kita semua diberi ruang untuk bicara, tapi sampaikan dengan cara yang benar. Jangan sampai Sumsel dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin membuat keributan,” ujarnya.

    Deru juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik untuk ikut menjaga suasana tetap adem.

    “Ayo kita ajak anggota kita masing-masing untuk tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi,” pesannya.

    Sebelumnya, pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, lobi depan Gedung DPRD Sumsel dibakar dan videotron di halaman gedung juga dirusak oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya.

    Tak lama berselang, Kantor Ditlantas Polda Sumsel yang berlokasi tak jauh dari sana ikut jadi sasaran. Beberapa mobil dibakar, dan pos polisi di Simpang Lima ikut dirusak.

    Deru menyayangkan kerusakan yang terjadi, apalagi fasilitas yang dirusak itu dibangun dari uang rakyat.

    “Sayang sekali, semua yang ada di sana dibangun pakai uang masyarakat. Jangan sampai dirusak begitu saja,” imbuhnya.

    Selain itu, ia juga mengungkapkan terima kasih kepada masyarakat Sumsel yang tetap tenang dan tidak terpancing.

    Dirinya percaya aparat kepolisian akan bergerak cepat untuk mengusut tuntas siapa pelaku di balik kejadian ini.

    “Saya percaya penegak hukum akan bertindak adil dan tegas. Yang penting sekarang, kita semua tetap jaga Sumsel ini agar tetap aman dan damai,” ungkap dia.

  • Ribuan Massa Kepung Kantor Gubernur, Tuntut Akses Sungai Lalan Dibuka Sekarang!

    Ribuan Massa Kepung Kantor Gubernur, Tuntut Akses Sungai Lalan Dibuka Sekarang!

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali mengepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa (27/08/24).

    Mereka tidak hanya mengancam akan menduduki kantor Gubernur, tetapi juga menuntut Pj Gubernur Sumsel segera mundur jika tidak memerintahkan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan yang telah lumpuh selama lebih dari sebulan akibat robohnya Jembatan P6.

    Situasi semakin memanas setelah aksi unjuk rasa serupa pada Senin, 26 Agustus 2024, tidak membuahkan hasil.

    Aliansi Pengguna Sungai Lalan ini menuntut pemerintah daerah, baik Pj Gubernur Sumsel maupun Pj Bupati Musi Banyuasin, segera membuka akses jalur sungai yang vital bagi perekonomian daerah tersebut.

    Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Fadrian, menegaskan bahwa robohnya Jembatan P6 pada 26 Juli 2024 telah menyebabkan kelumpuhan jalur Sungai Lalan.

    Hingga kini, akses sungai tersebut belum dapat dilalui, mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, serta barang dagangan lainnya. “Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis,” ujar Fadrian.

    “Sudah sebulan lebih jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya kelalaian, tapi kejahatan terhadap rakyat!” serunya.

    Koordinator Lapangan, Vibi, menekankan pentingnya normalisasi sungai yang tidak bisa ditunda lagi.

    “Ini bukan sekadar arus barang yang terhambat, ini soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada sungai ini,” tegasnya.

    Lebih keras lagi, massa menuduh adanya indikasi pemerintah daerah dengan sengaja menunda proses pemulihan.

    Mereka menuding Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba melakukan penundaan dengan motif tersembunyi, menghambat pengangkatan reruntuhan jembatan.

    “Ini kami duga adanya tindakan sabotase ekonomi rakyat. Jika pemerintah tidak segera bergerak, kami akan menduduki kantor ini sampai tuntutan kami dipenuhi,” ancamnya.

    Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden RI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Dalam Negeri untuk turun tangan. Mereka mendesak agar proses pembersihan dan pembukaan jalur sungai segera dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.

    “Kondisi ini mengancam ekonomi Sumsel secara keseluruhan. Jika terus dibiarkan, ini bisa memicu krisis sosial dan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Fadrian.

    “Kami beri waktu hingga hari ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami tidak akan segan-segan menuntut Pj Gubernur dan Pj Bupati untuk mundur dari jabatannya.”tegasnya.

    Saat ini sudah ada inisiatif dari masyarakat dan asosiasi kapal dengan menerjunkan puluhan tenaga kerja las dan kapal-kapal untuk pembersihan material dari alur sungai, tapi malah ada larangan dari pj gub sumsel dan pj bupati Musi Banyuasin.

    Hal ini sungguh ironis dan aneh, harusnya memprioritaskan normalisasi jalur bukan malah mempersulit situasi

  • Aksi Lengserkan Jokowi, 33 Orang Mahasiswa di Semarang Dilarikan ke RS setelah Jadi Korban Tembakan Gas Air Mata

    Aksi Lengserkan Jokowi, 33 Orang Mahasiswa di Semarang Dilarikan ke RS setelah Jadi Korban Tembakan Gas Air Mata

    33 Orang Mahasiswa Dilarikan ke RS setelah Jadi Korban Tembakan Gas Air Mata saat Demo di DPRD Semarang

     

    SEMARANG-JATENG, SuaraPublik – Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), berakhir ricuh karena polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke pengunjuk rasa, Senin (26/8/2024).

    Akibatnya, sejumlah peserta aksi atau para mahasiswa, masyarakat sipil, dan pelajar banyak yang menjadi korban hingga dilarikan ke rumah sakit (RS).

    Adapun, massa aksi dari Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jateng ini merupakan gabungan dari mahasiswa di beberapa kampus di Kota Semarang.

    Dari kejadian tersebut, diketahui ada sebanyak 33 mahasiswa yang dibawa ke RS untuk mendapatkan perawatan.

    Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Roemani, RSUP Kariadi, dan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang.

    Para korban itu ada yang menderita sesak napas, luka di bagian kepala, bahkan ada pula yang mengalami sakit jantung.

    “Data yang di rumah sakit sejauh ini ada 33 korban,” kata Pendamping Hukum Gera, Tuti Wijaya, dalam keterangannya, Senin (26/8/2024), dilansir Kompas.com.

    “Ada yang sesak napas, ada juga yang kepala bocor. Ada juga jantung dan langsung kita larikan ke rumah sakit,” kata dia.

    Perwakilan Mahasiswa Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Bobon mengatakan, selain terluka karena gas air mata dan water cannon, rekannya juga ada yang terluka karena pukulan.

    “Dikejar sambil digebukin banyak,” kata dia.

    Diketahui, para mahasiswa itu melakukan demo untuk menuntut beberapa hal, seperti mengawal PKPU Pilkada.

    Kemudian menolak revisi UU TNI/Polri dan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser alias turun dari jabatannya.

  • Masyarakat Muba Sambangi Kantor Gubernur, Pemerintah Janji Surati Kementerian SDM

    Masyarakat Muba Sambangi Kantor Gubernur, Pemerintah Janji Surati Kementerian SDM

    1000 Personil Amankan Masa Aksi///

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Penambang Kabupaten Musi Banyuasin Bersatu (MPMB) mendatangi kantor Gubernur Sumsel yang mulai berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB.

     

    Kedatangan mereka ini untuk menyampaikan aspirasi yang menuntut salah satunya masyarakat Penambang, Pemolot, Pemeras dan pengangkut minyak Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, memohon perlindungan Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan karena dari kegiatan kerja menambang inilah kami bisa bertahan hidup, dan juga legalitas penambangan minyak di wilayah Musi Banyuasin (Muba) Sumsel.

     

    Untuk mengamankan aksi ribuan masa, dan mengantisi pasi terjadinya hal yang tak diinginkan, Polrestabes Palembang menerjunkan 1.000 personel lengkap dengan alat pengamanan.

     

    Selain menerjunkan personil, beberapa alat berat juga diterjunkan seperti mobil baracuda, mobil Raisa dan juga beberapa alat pengaman lainya.

     

    “1000 Personil kami terjunkan untuk mengamankan aksi,” kata Kapolres Palembang Kombes Pol Mokhamad Ngajib, ditemui dilokasi Aksi Masa, Rabu (8/3/2023).

     

    Selain itu pihak kepolisian juga menutup beberapa akses jalan disekitar Kantor Gubernur Sumsel apalagi masa berdatangan dengan menggunakan kendaraan Bus.

     

    Terlihat juga ada beberapa perwakilan dari pendemo diterima oleh pihak pemerintah provinsi Sumsel hingga akhirnya didapati keputusan jika Pemprov Sumsel akan memfasilitasi ke – Kementrian SDM. “serta Kapolda akan menyurati Kapolri,” kata Azhari selaku tokoh masyarakat Muba.

     

    Sementara itu, Dodi Armansyah didampingi Kordinator Aski Rico Roberto mengatakan jika kedatangan mereka secara damai untuk menyerukan legalitas penambangan minyak di wilayah Musi Banyuasin (Muba) Sumsel.

     

    Berikut pernyataan sikap MPMB:

     

    1. Kami msyarakat Penambang, Pemolot, Pemeras dan pengangkut minyak Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, memohon perlindungan Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan karena dari kegiatan kerja menambang inilah kami bisa bertahan hidup.

     

    2. Memohon kepada FORKOPIMDA Sumatera Selatan untuk segera mempercepat membuat Aturan/Kebijakan sehingga pekerjaan penambangan Rakyat ini menjadi Legal/ada payung Hukumnya.

     

    3. Kami siap mendukung dan berkontribusi kepada Pemerintah untuk meningkatkan Lifting minyak nasional dan memberikan sumbangsi pendapatan berupa pajak.

     

    4. Pekerjaan menambang adalah pekerjaan warisan yang turun menurun sudah membudaya dan penopang ekonomi keluarga kami.

     

    5. Mengutuk keras terhadap orang-orang (Lembaga-Lembaga) yang mengatasnamakan warga Muba dan serta tidak bertanggungjawab sehingga mengadu dombakan masyarakat Musi Banyuasin.

     

    6. Masyarakat Penambang, Pemolot, Pemeras, Pengangkut minyak dan Pedagang kecil menyatahkan bahwa tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan kelansungan hidup keluarga kami, membiayai sekolah anak-anak kami, untuk itu kami menyatakan sikap siap berjuang sampaitetes darah terakhir.

     

  • Pendemo Tolak Pelantikan Wabup Muara Enim Diduga Pakai Bus Pemda 

    Pendemo Tolak Pelantikan Wabup Muara Enim Diduga Pakai Bus Pemda 

    SUARAPUBLIK.ID, MUARA ENIM- Aksi demo puluhan massa di Kantor Gubernur Sumsel meminta penundaan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah menjadi sorotan publik.

     

    Pasalnya, para peserta aksi demo tersebut diduga menggunakan fasilitas kendaraan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

     

    Hal itu pun sudah dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Muara Enim, Junaidi saat diwawancarai, Senin (9/1/2023).

     

    Junaidi membenarkan beberapa hari yang lalu ada sekelompok masyarakat akan menyewa kendaraan milik dinas perhubungan Muara Enim sebanyak 5 unit kendaraan.

     

    “Nah kalau untuk perihal Demo aku dak tahu itu, memang waktu itu ada sejumlah mayarakat ingin menyewa kendaraan Bis Dishub, tapi aku dak tahu kalau untuk di gunakan aksi demo di kantor Gubernur ,” bebernya.

     

    Lanjutnya, Ia menjelaskan, terkait penyewaan kendaraan mini bus tersebut pihaknya mematok harga senilai Rp. 250 ribu per unit kendaraannya.

     

    ” Kalau untuk di gunakan untuk aksi Demo aku idak tahu itu, kalau pun tahu untuk digunakan untuk aksi tersebut, pastinya tidak akan di sewakan. Dan untuk penyewaan tersebut memang benar ada masyarakat ingin menyewa kendaraan bus tersebut ,” tukasnya.

     

    Sementara itu, Pengamat Politik Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya, Dr Febrian, menilai sebuah aksi demo itu wajar dilakukan karena ada pro dan kontra sesuai dengan demokrasi.

     

    “Yang jadi pertanyaan itu demo tadi mewakilini rakyat Muara Enim seluruhnya atau tidak? Yang menilainya bisa masyarakat,” kata Dr Febrian, Senin (9/1/2023).

     

    Namun dia menyayangkan aksi peserta demo di Kantor Gubernur Sumsel tersebut yang menggunakan kendaraan milik Pemkab Muara Enim.

     

    “Kalau fasilitas negara digunakan untuk demo itu tidak boleh. Berarti demo itu ada yang menungganginya, ada yang membiayainya,” tegasnya.

     

    Febrian menilai Pemkab Muara Enim telah kecolongan terkait penggunaan fasilitas negara yang dipakai oleh kelompok masyarakat yang melakukan aksi demo.