Suara Publik –

Tag: Energi

  • Dari Sawah Kering Jadi Desa Mandiri: Cerita Transformasi Pulau Semambu Bersama Pertamina

    Dari Sawah Kering Jadi Desa Mandiri: Cerita Transformasi Pulau Semambu Bersama Pertamina

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Suara gemericik air kini kembali terdengar di sela-sela batang padi yang hijau di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Cahaya matahari yang menembus dedaunan pagi itu memantul di permukaan sawah, menandakan kehidupan baru tengah tumbuh di desa yang dulu akrab dengan kekeringan dan asap kebakaran lahan.

    Pemandangan itu menjadi sumber kebahagiaan bagi Purnadi (58), Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Pulau Semambu. Ia masih ingat betul masa-masa ketika air menjadi barang langka. Mesin pompa yang bergantung pada bahan bakar minyak harus dihidupkan berjam-jam untuk menyedot air dari tanah. Biaya operasional pun kerap membebani para petani, sementara hasil panen tak seberapa.

    “Dulu, dari satu kilogram benih sayuran kami hanya bisa dapat kurang dari 200 ikat. Sekarang bisa sampai 300 ikat. Airnya lancar, tanamannya subur,” tutur Purnadi sambil menatap lahan yang kini menghijau.

    Transformasi besar itu berawal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Sinergi Semambu yang diinisiasi oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) melalui Integrated Terminal Palembang sejak 2022. Program ini hadir bukan sebagai proyek jangka pendek, melainkan upaya membangun kemandirian warga secara berkelanjutan melalui teknologi ramah lingkungan dan pemberdayaan ekonomi.

    Salah satu inovasi utama dari program ini adalah penerapan Spider Web Irrigation System (SWIS)—sistem irigasi modern berbasis energi surya yang memanfaatkan jaringan pipa dan pompa bertenaga matahari untuk mendistribusikan air ke lahan pertanian dan rumah warga. Inovasi ini bahkan menjadi yang pertama di Sumatera Selatan.

    “Sebelumnya, petani harus membeli BBM untuk menyalakan mesin bor. Sekarang cukup dengan tenaga surya, air mengalir otomatis tanpa biaya tambahan,” jelas Wahyu Aji Nugroho, Community Development Officer IT Palembang Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Kamis (2/10/2025).

    Kini, sebanyak 14 rumah tangga di Pulau Semambu menikmati akses air bersih yang difiltrasi agar layak digunakan untuk kebutuhan harian seperti mandi, mencuci, hingga memasak. Di sektor pertanian, dampaknya terasa signifikanjumlah panen yang sebelumnya enam kali setahun kini meningkat dua kali lipat menjadi dua belas kali.

    Selain membantu penyediaan air, Pertamina juga memperkuat ketahanan ekonomi warga melalui berbagai pelatihan dan pembangunan sarana produktif. Mulai dari rumah pembibitan, perbaikan kandang ternak, hingga pemberian lima ekor hewan untuk pengembangbiakan. Para petani pun diajari mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti keripik daun kemangi, bayam krispi, tiwul, bandrek, hingga singkong balado.

    Langkah tersebut membuat ekonomi masyarakat lebih berdaya dan tidak hanya bergantung pada hasil panen mentah. Bahkan beberapa produk olahan warga kini mulai dipasarkan ke daerah sekitar Ogan Ilir dan Palembang melalui koperasi desa.

    Keberadaan sistem SWIS juga berdampak langsung pada penurunan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini menjadi ancaman rutin setiap musim kemarau. Berdasarkan laporan pemerintah desa, luas lahan terdampak karhutla berkurang drastis dari 27,5 hektare pada 2023 menjadi hanya 3 hektare pada Juli 2025. Cadangan air yang tersedia dari sistem irigasi membuat warga lebih siap melakukan pemadaman dini saat titik api muncul.

    “Sinergi Semambu adalah contoh bagaimana program CSR dapat menjadi proses transformasi yang nyata, bukan sekadar bantuan sosial sesaat,” tegas Rusminto Wahyudi, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

    Rusminto menambahkan, keberhasilan program ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Program tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin terkait energi bersih, penanganan perubahan iklim, serta pengentasan kemiskinan.

    Capaian itu juga mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Desa Pulau Semambu kini menyandang penghargaan Proklim Lestari dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat.

    Bagi warga, penghargaan itu bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata bahwa kerja keras dan kolaborasi bisa mengubah wajah desa. Kini, Pulau Semambu tak lagi dikenal sebagai wilayah rawan kekeringan, melainkan desa inspiratif yang mampu bangkit dengan energi matahari dan semangat gotong royong.

    “Kami merasa lebih percaya diri sekarang. Tanah kami subur kembali, air melimpah, dan hasil panen meningkat. Ini bukan cuma bantuan, tapi perubahan hidup,” ujar Purnadi menutup perbincangan.

  • Legalitas Sumur Minyak Rakyat Dinilai Pakar Bisa Kembalikan Triliunan Rupiah Potensi Pajak yang Hilang

    Legalitas Sumur Minyak Rakyat Dinilai Pakar Bisa Kembalikan Triliunan Rupiah Potensi Pajak yang Hilang

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sukses mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Salah satu kebijakan yang mendapat pujian dari kalangan akademisi adalah legalisasi dan pembinaan sumur minyak rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia.

    Pakar Energi Universitas Sriwijaya (UNSRI), M. Taufik Toha, mengatakan kebijakan tersebut menjadi tonggak baru dalam tata kelola energi nasional. Ia menyebut di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, jumlah penambang sumur minyak rakyat sangat banyak dan memang perlu diregulasi.

    “Itu (sumur minyak rakyat) memang perlu ada kebijakannya. Karena di kampung kami ini sudah ada aturannya. Jadi siapa pun yang mau diizinkan beroperasi, harus mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya dalam diskusi kebijakan energi di Palembang, Selasa (21/10/2025).

    Menurut Taufik, pendekatan yang dilakukan Menteri Bahlil dalam legalisasi sumur minyak rakyat berorientasi pada keamanan, keadilan, dan partisipasi publik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. “Legalitas sumur minyak masyarakat memberikan kepastian hukum dan izin bagi sumur minyak yang sebelumnya beroperasi secara mandiri oleh masyarakat,” ujar Taufik mengutip salah satu isi permen tersebut.

    Ia menjelaskan, dengan dilegalkannya kegiatan pengeboran rakyat, pemerintah dapat menerapkan pengawasan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara langsung di lapangan. Hal ini untuk meminimalkan risiko kebakaran, ledakan, maupun pencemaran lingkungan akibat pengeboran yang sebelumnya dilakukan tanpa standar keselamatan.

    Dalam forum yang sama, Ekonom UNSRI, Dr. M. Subardin, menilai legalisasi sumur minyak rakyat merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam mengatur dan menyejahterakan rakyat. Sebab, kebijakan itu bakal jauh meningkatkan sisi keamanan serta pendapatan karena kepastian penjualan produk minyak yang ditambang. “Kalau masyarakatnya berbadan hukum resmi seperti koperasi atau UMKM, mereka bisa bayar pajak. Jadi legal. Dari situ baru bisa K3,” paparnya.

    Selain itu, menurut Subardin, pemberian izin resmi kepada masyarakat membuat potensi tax loss bisa teratasi. Sebab, seluruh aktivitas penjualan minyak dapat terpantau langsung. “Ada sekitar 10 ribu sumur minyak rakyat di Muba. Itu potensi tax loss-nya sekitar Rp7,02 triliun. Dengan adanya legalisasi ini, potensi kehilangan pajak itu bisa teratasi,” kata dia.

    Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik UNSRI, Dr. Andries Lionardo, menilai sinergi antarlembaga di bawah koordinasi Menteri Bahlil Lahadalia menjadi kunci sukses program ini. “Upaya pengawasan, evaluasi, dan komitmen bersama itu menjadi kunci. Oleh karena itu, semua aktor kebijakan, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan energi,” ujarnya.

    Andries menyebut, kebijakan ini tidak hanya mengubah wajah pengelolaan energi di daerah, tapi juga membangun partisipasi rakyat sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional. “Dengan legalisasi sumur rakyat, rakyat bukan lagi penonton, tapi pelaku utama energi Indonesia,” tegasnya.

    Dukungan pun datang dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. Dia menyambut positif Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. “Selama ini masyarakat mengolah minyak itu dengan label ilegal. Dengan lahirnya Permen ESDM 14/2025, setelah adanya legalisasi dengan syarat: UMKM, BUMD, dan koperasi tentu ini angin segar,” katanya.

    Menurutnya hal ini dapat membantu perekonomian daerahnya lantaran pemerintah telah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Oil Price (ICP). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian penghasilan bagi penambang sekaligus mendorong kegiatan produksi berjalan di bawah aturan resmi. “Apalagi harganya ini dinaikkan, kalau dulu 70 persen dari ICP, sekarang Pertamina menerimanya 80 persen dari harga ICP,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melegalkan lebih dari 5.700 sumur minyak rakyat melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan itu, pemerintah akan memberikan legalitas kepada masyarakat melalui perizinan usaha, baik dalam bentuk koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, asal masyarakat bisa menjamin aspek lingkungan hingga keselamatan kerja, maka operasi sumur minyak masyarakat bisa dilakukan. “Karena saya ingin harus sudah saatnya menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.

  • Akademisi Tegaskan Listrik Desa Jadi Tonggak Menuju Swasembada Energi Nasional

    Akademisi Tegaskan Listrik Desa Jadi Tonggak Menuju Swasembada Energi Nasional

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Akademisi di Sumatera Selatan (Sumsel) menilai arah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait listrik desa (lisdes) menekankan energi berkeadilan dan kemandirian energi yang dicanangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Cita.

    Pakar Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (UNSRI), Dr. Andries Lionardo, mengatakan program listrik desa menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. “Kebijakan listrik desa ini sangat baik sekali dan sangat pro-desa. Sekarang ini kan era teknologi informasi, era big data, dan era digitalisasi. Tanpa aliran listrik, kekuatan energi di desa tidak akan tumbuh,” kata Andries dalam diskusi kebijakan energi di Palembang, Selasa (21/10/2025).

    Ia menilai ketersediaan listrik yang merata membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di pedesaan. Di Sumatra Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Dari 11 desa tersebut, 7 desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

    “Tanpa listrik, tidak akan ada administrasi desa berbasis teknologi. Infrastruktur desa juga tidak bisa berkembang. Coba lihat jalan-jalan desa, gedung sekolah, semua butuh listrik yang kuat dan pencahayaan yang terang supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan menjaga kesehatan matanya,” ujarnya.

    Menurut Andries, efek domino dari program listrik desa sudah terlihat dari meningkatnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik. “Kebijakan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi alat pemberdayaan,” katanya.

    Sementara itu, Pakar Energi UNSRI, M. Taufik Toha, menjelaskan secara teknis capaian elektrifikasi nasional saat ini sudah mendekati sempurna. Pemerintah dengan motor penggerak Kementerian ESDM pun diminta untuk mengebut pengerjaan program tersebut. “Listrik desa kita sekarang sudah bagus, sudah 99 persen secara nasional. Rasio rumah tangga terlistriki juga mencapai 91 persen,” ujar Taufik.

    Ia pun mendorong pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan untuk mengaliri listrik di desa dan tidak lagi menggunakan energi fosil. Energi baru terbarukan tersebut juga bisa disesuaikan dengan karakteristik sumber energi di masing-masing daerah.

    “Panel surya lebih memungkinkan, karena Indonesia ini tropis. Sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Energinya bisa disimpan di baterai untuk digunakan malam hari. Itu paling efisien untuk desa di hutan atau daerah terpencil,” jelasnya.

    Dengan berbagai capaian tersebut, kebijakan listrik desa dinilai Taufik berhasil menjadi tonggak menuju swasembada energi nasional. Pemerintah tak hanya menargetkan pemerataan akses listrik, tetapi juga menciptakan keadilan energi yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga kota.

    Sementara itu, ekonom Unsri Dr. M. Subardin mengatakan, pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui peningkatan akses energi yang telah terbukti mempercepat produktivitas masyarakat desa.

    “Kalau dilihat dari elastisitas energi listrik terhadap pertumbuhan ekonomi, itu tinggi sekali. Setiap 1 persen kenaikan konsumsi listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi PDB per kapita 1 persen. Karena hampir semua aktivitas masyarakat sekarang memerlukan listrik, baik industri, rumah tangga, maupun layanan publik,” ujar Subardin.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN untuk mewujudkan akses listrik merata di seluruh Indonesia pada 2030. “Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029-2030,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikutip Jumat, 17 Oktober 2025.

    Menurut Menteri Bahlil, sesuai arahan arahan Presiden Prabowo, sebanyak 5.758 desa dan 4.310 dusun ditargetkan segera bebas dari kegelapan. Ia memastikan program ini akan terus dipercepat agar seluruh rakyat dapat menikmati manfaat listrik secara merata untuk meningkatkan kualitas hidup.