Category: DPRD Provinsi Sumsel

SUARAPUBLIK, Palembang – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil I Kota Palembang melakukan reses dengan mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang, Selasa (13/10).

Kedatangan rombongan DPRD Sumsel yang dipimpin koordinator Dapil I Kota Palembang yang juga Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati beserta anggota Chairul S Matdiah (Demokrat) , Kartak Sas (PKB) , Mgs Syaiful Padli (PKS) diterima langsung oleh Rusdi Laili Kabid Pengembangan dan Supervisi Pengawai (Bangsipeg), Wolter Simamarta Kasi Bangsipeg dan didampingi sejumlah staf dari BKN Regional VII Palembang.

Selaku Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan, pihaknya mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) dari kabupaten kota yang sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi terkait guru honor.

“Selain itu kita mempertanyakan masalah pegawai P3K sehingga kita tahu P3K tidak secara otomatis menjadi CPNS namun melalui prosedur test dan sebagainya, itupun masih menunggu Perpres, alhamdulilah Perpres sudah keluar sehingga itu menjadi catatan hukum kedepannya, karena bagaimanapun juga nasib guru honor di Sumsel masih sangat memperihatinkan,”ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan di tahun 2019 pihaknya sudah menganggarkan untuk insentif namun ternyata menjadi SILPA, karena belum bisa terbayarkan serta belum adanya payung hukum sehingga nanti kedepan DPRD Sumsel bisa menganggarkan untuk guru honor.

“Dari penjelasan pihak BKN jelas bahwa beberapa peraturan perundangan harus dilewati, bagaimana memperjuangkan juga pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), bagaimana kita mencari regulasinya untuk para honor ini bisa ditingkatkan menjadi PPNPN , sehingga banyak pekerjaan rumah kita untuk mengangkat honor menjadi pegawai yang layak, artinya honor itu dinilai bukan hanya sebatas uang tali asih yang tidak layak tapi kita harus ada payung hukum yang kita bisa berikan dengan APBD,” imbuhnya. (vv)

SUARAPUBLIK, Palembang – SMA Negeri Sumsel merupakan sekolah unggulan khusus untuk anak dari keluarga pra sejahtera untuk mendapatkan pendidikan terbaik serta terbukanya kesempatan mengembangkan diri dan meraih prestasi sehingga mampu mengubah nasib keluarganya

Namun ironisnya sampai saat ini sekolah justru masih kekurangan tenaga pengajar yang berstatus PNS, karena dari 83 guru yang ada, hanya 3 orang berstatus sebagai PNS dan sisanya adalah guru honor.

Hal ini terungkap saat anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang manjalankan reses tahap ll tahun 2020 di SMAN Sumsel Palembang, Selasa (13/10).

Semua itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMAN Sumsel, RA Roro Mini Sari Wulan mengatakan, sampai saat ini SMAN Sumsel telah banyak mengantarkan anak kurang mampu di Sumsel menjadi generasi berprestasi, baik dalam maupun luar negeri.

“Saat ini jumlah tenaga pengajar kita ada 83 orang. Dari jumlah itu hanya 3 orang berstatus PNS, salah satunya adalah saya selaku kepala sekolah,” katanya.

Selain itu juga kami minta bantuan pemerintah untuk menambah anggaran operasional di SMAN Sumsel ini. Karena jujur saja disini anak-anak benar-benar tidak keluar biaya, tetapi mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sementara saat mengunjungi SMAN Sumsel tersebut, Ketua DPRD Sumsel yang juga Koordinator Dapil I, RA Anita Noeringhati, SH., MH mengaku akan menyampaikan persoalan guru honor ke Badan Kepegawaian Nasional dan masalah anggaran ke Gubernur Sumsel.

“Masalah yang paling krusial dihadapi sekolah ini adalah masalah dana. Karena sekolah ini dibiayai oleh APBD”, ujar Anita.

Dikesempatan yang sama Anggota Dapil I, Kartak Sas mengatakan pemprov harus mendukung penuh lembaga pendidikan ini, karena ini adalah tempat bersekolah anak-anak kurang mampu yang berprestasi.

‘’Jadi kami minta pemprov bisa menambah anggaran bagi lembaga ini. Kalau awal berdiri dulu aggaran sekolah ini Rp24 M, maka sekarang anggarannya jangan terus digerus menjadi Rp10 M, tapi harus ditambah paling tidak sama dengan saat awal berdiri,” katanya.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli meminta pemerintah mengangkat guru honor yang ada di SMAN Sumsel yang jumlahnya puluhan diangkat menjadi PNS.

“Kita sangat prihatin karena di Sumsel masih banyak guru honor bahkan sudah 15 tahun menjadi tenaga honor, kita minta permasalahan ini dituntaskan,” katanya. (vie)

SUARAPUBLIK,  Palembang – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di simpang lima DPRD Provinsi Sumsel berlangsung kondusif dan damai, Senin(12/10/2020).

Bentangan kawat berduri di sepanjang simpang lima lampu merah menuju ke gedung DPRD Sumsel, tidak memancing emosi dari pendemo yang menggelar aksi.

Dalam unjuk rasa kali ini Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati, SH., MH turun menemui mahasiswa secara langsung dengan dikelilingi pagar berduri yang terbentang mengelilingi simpang lima gedung DPRD Sumsel.

“Sebagai wakil rakyat tentunya kami siap untuk menyampaikan segala aspirasi adik-adik mahasiswa,” ujar Anita kepada ratusan pengunjuk rasa.

Pada unras kali ini, Mahasiswa meminta kepada Anita untuk bersedia menandatangani kesepakatan penyampaian aspirasi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law dari seluruh aliansi mahasiswa se-Sumsel.

“Karena niat baik, kita bersedia memenuhi keinginan mahasiswa agar mendapat fasilitas untuk diberangkatkan ke Jakarta, dan menyampaikan secara langsung aspirasi kepada DPR RI maupun Presiden Joko Widodo,” ujar Anita.

Anita juga menjelaskan bahwa pihaknya juga pada bulan Agustus tahun lalu melakukan hal yang sama pada waktu masih RUU memberi fasilitas ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi sendiri langsung kepada DPR RI.

“Ketika itu ada beberapa anggota yang diterima oleh pak Wahyu Sanjaya dan aspirasi mereka sudah disampaikan ke DPR RI,” ujarnya.

Namun untuk kali ini, Anita secara tegas belum bisa memastikan waktu keberangkatan bagi para perwakilan mahasiswa ke Jakarta.

“Kewenangan DPRD Sumsel hanya sebatas berkoordinasi serta memfasilitasi pertemuan.
Sementara untuk waktu pertemuan hanya bisa ditentukan oleh perwakilan DPR RI yang bisa menemui perwakilan mahasiswa dari wilayah Sumsel,” tegasnya.

Anita menambahkan, DPR RI saat ini sedang reses. Pihaknya tidak bisa mengatur atau memerintahkan DPR RI. Tapi pihaknya hanya bisa melakukan koordinasi. Itupun nanti setelah mereka selesai reses.

“Kami akan berkoordinasi kapan bisa menerima perwakilan mahasiswa dari Sumsel,” tegasnya.

Seperti diketahui, beberapa hari sebelumnya sempat terjadi kericuhan antara ribuan mahasiswa dan aparat kepolisian saat unras berlangsung. Tepatnya di halaman gedung DPRD ketika anggota dewan termasuk Ketua DPRD Provinsi Sumsel sedang tidak berada di tempat

Sementara itu, koordinator aksi yang mewakili Persatuan Mahasiswa Pergerakan Sumsel, Andi Leo berkeyakinan bahwa mereka akan segera diberangkatkan ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law pada pekan depan.

“Mahasiswa berangkat langsung ke Jakarta. Kapan waktunya, tadi janji DPRD menunggu sesudah reses dan tadi dikatakan dalam minggu depan itu sudah selesai resesnya,” katanya.

Maka dari itu pihaknya sebagai mahasiswa masih memberi kepercayaan pada DPRD dan jangan sampai mengecewakan masyarakat Indonesia.

Andi Leo juga mengatakan keberangkatan ke Jakarta merupakan keberhasilan para mahasiswa pada perjuangan di tingkat Provinsi.

“Untuk perjuangan ditingkat nasional, kami akan berjuang agar Presiden Joko Widodo segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang sebelumnya sudah disahkan DPR RI,” katanya.

Andi leo meyakini bahwa apa yang mereka perjuangkan ada hasilnya “Seperti kata pepatah tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil, dengan perjuangan dan keringat kawan kawan sudah membuahkan hasil setidaknya di tingkat provinsi,” tegasnya.(vie)