Fraksi – fraksi DPRD Prov.Sumsel Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Mengawali Pemandangan Umum Senada Fraksi-fraksi menyampaikan apresiasi dan selamat atas capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel TA 2020, dengan harapan opini WTP yang diraih untuk ke tujuh kalinya berturut-turut dari tahun 2014 itu menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepan.

DPRD Prov Sumsel Gelar Paripurna, Dengarkan Penjelasan Gubernur Raperda Partanggungjawaban Tahun 2020

“Masih rendahnya realisasi pendapatan terutama dari lain-lain PAD yang sah sebesar 34, 12% dari yang dianggarkan, dan pendapatan transfer dari dana bagi hasil pajak sebesar 66,85% pada tahun ini tidak lepas dari lemahnya perekonomian masyarakat dan dunia usaha akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi sehingga berimbas pada pengurangan pendapatan daerah” jelas Gubernur.

DPRD Prov. Sumsel Bersama Gubernur Sumsel Setujui 6 Raperda menjadi Perda

Keputusan bersama tsb ditandatangani dalam Rapat Paripurna ke XXX (30) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus (Pansus) terhadap 9 Raperda Prov. Sumsel (7/6/2021), Setelah terlebih dahulu mendengar Laporan Masing-masing Pansus yg selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Persetujuan secara lisan kepada para peserta Rapat Paripurna dan disetujui secara aklamasi.

Fraksi – fraksi DPRD Prov. Sumsel sampaikan Pendapat Akhir terhadap 9 Raperda

Dalam Pendapat akhir Fraksi- fraksi tersebut disampaikan masukan serta persetujuan terhadap masing-masing Raperda, Selanjutnya, Setelah Pembacaan Pendapat akhir Fraksi oleh Masing-masing juru bicara Fraksi, Rapat Paripurna XXX (30) di skors untuk dilanjutkan pada Senin 7 Juni pekan depan dengan Agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus terhadap 9 Raperda Provinsi Sumatera Selatan, yang salah satu poin agendanya adalah permintaan persetujuan dari Anggota DPRD Prov. Sumsel dan pengambilan keputusan terhadap kesembilan Raperda tersebut untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).