DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur Sepakati 2 Raperda inisiatif DPRD Prov.Sumsel Menjadi Perda

Dalam Laporan Pansus I yang dibacakan oleh Ketua Pansus I; Bapak Antoni Yuzar, SH, MH, disampaikan secara umum diantaranya materi Perda, Fasilitasi dan dukungan disepakati memuat aturan yang diamanahkan atau mengacu pada UU No. 18 tahun 2019, terkait pendanaan dalam Perda ini dapat bersumber dari RAPBD Provinsi, RAPBD Kabupaten/Kota maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-Undangan, yang dalam kesimpulannya Pansus I dapat menyepakati dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda.

DPRD Sumsel Dengarkan Pendapat Gubernur Terhadap Penjelasan Dua Rapererda

Pada Prinsipnya Gubernur menyambut baik Raperda Pondok Pesantren, sebagai wujud kepedulian Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kemajuan Pondok Pesantren agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, Sesuai ketentuan Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren yang diberikan berupa uang, sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan keterampilan. Pemberian bantuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan Pendidikan dan operasional Pondok Pesantren.  Agar tetap dapat menjalankan fungsinya dalam penyelenggarakan pendidikan dan pembinaan umat.

Bapemperda Jelaskan Dua Raperda Inisiatif DPRD Sumsel

Bapemperda Prov.Sumsel yang diketuai oleh H. Toyeb Rakembang dan disampaikan oleh Bapak Antoni Yuzar, SH., MH tsb, dipaparkan bahwa yang menjadi urgensi Raperda tentang Pondok Pesantren ini untuk mengakhiri kesalahan tafsir bahwa masalah agama semua menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan, dengan kata lain kehadiran Perda ini nantinya akan memberikan legalitas bagi Pemda untuk membantu Pondok Pesantren dimana hal ini selaras dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.