oleh

Berdayakan UMKM Melalui Program Kredit/PembiayaanMelawanRentenir, Pemkot Palembang Bentuk Tim PercepatanAkses Keuangan Daerah

Suarapublik.id, Palembang,

Akses keuangan merupakan salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangankesenjanganantarindividudanantardaerah.Untukitu, PemerintahDaerah Kota Palembang membentuk Tim PercepatanAkses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palembang yang dikukuhkanpadaRabu, 23 Juni 2021 bertempat di RumahDinasWalikota Palembang.

 

Tergabung dalam keanggotaan Tim ini OJK, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Palembang, Lembaga Jasa Keuangan, dan unsur akademisi di kota Palembang, akan berkoordinasi secara aktif untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat Kota Palembang yang lebih sejahtera.

 

Mengawali kegiatan pengukuhan, Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel melaporkan bahwa percepatan akses keuangan di Kota Palembang telah didukung dengan tersedianya jaringan kantor lembaga jasa keuangan yang berkinerja baik meski di masapa demi. Tercatat per April 2021 penyaluran kredit perbankan tumbuh 1,84% (yoy), penyaluran pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan tumbuh 7,34% (ytd), dan terdapat 58.436 investor Pasar Modal dengan nilai transaksi jual beli saham mencapai Rp4,8 triliun.

 

Lebih lanjut, Untung memaparkan bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan TPAKD antara lain dengan mendukung program pemerintah pusat, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan lainnya. Bahkan sebelum TPAKD Kota Palembang terbentuk, Pemkot Palembang telah memiliki program percepatan akses keuangan kepada pelaku UMKM, yakni melalui Program Kredit Tanpa Bunga Tanpa Agunan. “Program kredit UMKM tanpa bunga tanpa agunan ini patut diapresiasi dan harus terus dikembangkan untuk mendorong akses keuangan pelaku UMKM, namun memang perlu dilakukan penyesuaian model penyalurannya, agar risiko NPL dapat dimitigasi”, imbuhnya.

 

Menanggapi laporan tersebut, Walikota Palembang H. Harnojoyo menyampaikan bahwa pengembangan UMKM memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, karena peran UMKM mampu meningkatkan roda perekonomian beranjak dari hal tersebut.(rill/jak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed